Tak Sesuai Amanat 'UU 22 TAHUN 2012 Jalan Beringin Rusak Parah

CIREBON - Komisi III DPRD, DPUPR dan DISHUB kabupaten Cirebon, Memiliki kewenangan dalam penanganan jalan didaerah perbatasan atau Jalur alternatif agar menjadi agenda skala prioritas utama untuk segera diperbaiki.

Dikatakan Ade, SE. (38), Aktifis pemerhati pembangunan.  Menurutnya, Seperti salah satu ruas jalan bringin-luwungkencan kondisinya rusak berat terhitung empat tahun kebelakang, hingga sekarang belum ada perbaikan maupun pemeliharaan yang dilakukan dinas terkait.

"Apa lagi, pada tahun ini cuaca diwilayah kabupaten Cirebon tidak menentu atau ekstrim, sehingga menjadi salah satu faktor terjadinya kerusakan pada jalan, katanya. Rabu (20/03/2019)

Ia juga tidak menyudutkan atau menyalakan beberapa dinas terkait yang memiliki kewenangan tetapi pemangku jabatan dan kebijakan karena lambannya penanganan jalan rusak berat serta kurangnya penerangan jalan umum (PJU), khususnya diwilayah jalan perbatasan.

"Kalau merujuk pada UU nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ), bahwa Keberadaan lalu lintas dan angkutan jalan sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan umum rakyat suatu bangsa. Oleh karenanya pemerintah harus memperhatikan sistem transportasi, "ujarnya.

Jika pihak terkait, terkendala oleh anggaran belanja fisik (perbaikan jalan) dan pengadaan PJU sangat minim, itu alasan klasik saja. Kembali lagi, pada pemangku jabatan dan kebijakan.

"kalau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku menjalankan tugas dan fungsi, maka roda pemerintahan khususnya pada bidang pembangunan saya rasa akan berjalan dengan baik. Dan sebaliknya, kalau tidak sesuai dengan koridor tufoksi maka pembangunan didaerah akan jalan ditempat, "pungkasnya. (abr)

Tags:

Berita Terkait

Related News