Warga Rengasdengklok Teriak, Beras BPNT Jelek Dan Pasang Harga Yang Mahal

KARAWANG-Bantuan beras dari program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang ada disetiap Desa se-Kecamatan Rengasdengklok, kembali dikeluhkan warga. Pasalnya, kondisi beras yang diterima warga kurang baik dan diduga harga beras tidak sesuai dengan standar harga yang sudah ditetapkan.

Diketahui, saat ini total Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebanyak 9.814 orang dari 9 desa yang terdapat di lingkungan Kecamatan Rengasdengklok. 

Dikatakan salah seorang warga Desa Rengasdengklok Selatan, yang namanya tidak mau disebutkan, pada Portaljabar.net menuturkan bahwa kondisi beras yang diterimanya sangat tidak sesuai dengan harga yang telah ditetapkan. Dengan kualitas yang sama beras, yang kini diterima masyarakat dari program BPNT tersebut bisa didapatkan di pasar dengan harga tak lebih dari Rp 9.500 per kg nya.

Adapun PT Rizky Putra Raja, sebagai suplier, dalam penyalurannya mengirim sekitar 98 ton per bulannya. Sehingga, bisa dibayangkan berapa rupiah keuntungan yang diterima suplier dengan mengurangi kualitas beras tersebut.

"Kondisi beras patah-patah (jitai), mengeluarkan bau tak sedap dan jelas tidak sesuai dengan harga yang telah ditetapkan. Berbeda jauh, apabila kita membelinya langsung di warung-warung dengan harga yang sama," cetusnya, Jumat (22/3/2019).

Sementara itu, Wakil Ketua II DPP LSM Galaksi, Abdul Mukti, mengatakan, pihaknya sudah banyak menerima keluhan masyarakat terkait pengelolaan BPNT Kecamatan Rengasdengklok. Kualitas beras yang disalurkan tidak sesuai dengan harga yang ditetapkan Pemerintah. Dan berdasarkan beberapa laporan tersebut, pihaknya menduga adanya mark up (menaikan harga.red) yang dilakukan oleh pihak TKSK dan suplier.

"Kita akan bongkar dugaan permainan mark up beras, yang kemungkinan melibatkan suplier dan pengawas alias TKSK," terangnya.

Lanjutnya, Ia menyatakan untuk membongkar adanya dugaan tersebut, maka pihaknya juga telah berkomunikasi dengan tokoh masyarakat di desa lainnya untuk melakukan demo  menuntut transparansi pengelolaan BPNT.

"Sementara, kami akan melakukan demo ke kecamatan terlebih dahulu. Jika memang tidak diakomodir, baru kita ke Dinsos maupun Pemda Karawang," tuturnya.

Masih dikatakannya, untuk mengantisipasi adanya permainan mark up tersebut, dirinya mendesak agar pengelolaan beras BPNT diserahkan kepada masing-masing desa melalui BumDes atau Seksi Kesos Kecamatan. Sehingga, transparansi pengelolaannya tetap terjaga dan tidak menguntungkan salah satu pihak.

"BPNT merupakan program sosial, sehingga harus berdampak pada sosial masyarakat. Jangan menjadi ajang bisnis pribadi dan pengelolaan melalui masing-masing BumDes merupakan jalan keluarnya," tutupnya. (wins).

Tags:

Berita Terkait

Related News