Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (KOPRI) PMII Banjar, Desak RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

BANJAR - Korp Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (KOPRI) PMII Banjar, mendesak DPR dan Pemerintah untuk segera  mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual (P-KS). 

RUU P-KS ini resmi ditetapkan atas inisiatif DPR sejak Februari 2017, kemudian masuk Program Legislasi Nasional pada tahun 2018, namun hingga kini komisi VIII masih dalam taraf rapat dengar pendapat umum (RDPU), kini DPR sudah masuk masa sidang III dan menyisakan masa sidang IV.

Ketua KOPRI PMII Banjar, Efa menyampaikan kepada Portaljabar.net (23/03/2019), Bahwa pihaknya turut mendesak DPR untuk segera dibahas dan disahkan,  usai melakukan Diskusi Publik dan Deklarasi RUU P-KS yang dihadiri oleh Kepala Dinsos & PPPA Banjar Drs. Asep Tatang Iskandar, Ketua Fatayat NU Banjar Hj.Avivati Zahriyah dan KOPRI PKC Jawabarat Puteri Tahta serta sejumlah pelajar, mahasiswa, di Aula Kampus STIKES, Banjar (18/03/219) Kemarin," Tuturnya.

Urgensi RUU P-KS ini adalah sebagai upaya memberikan perlindungan korban dan hak-haknya. namun sejauh ini RUU tersebut masih menuai pro dan kontra.

"Kami mendesak untuk segera disahkan, karena kasus kekerasan seksual semakin hari semakin menghawatirkan. selain modusnya beragam, kekerasan seksual ini terjadi dimana-mana, "ucapnya.

Ia menjelaskan bahwa persentasi angka meningkat dari 2017 hanya 348.466 Kasus sedangkan di tahun 2018 mencapai sekitar 406.176, kasus ini di dominasi Korban Perempuan dan anak.

" Sampai hari ini pun upaya perlindungan bagi korban kekerasan seksual belum ada legalitas formalnya". Tandasnya

Dengan disahkannya RUU P-KS, diharapkan bisa memberikan perlindungan bagi korban terhadap segala bentuk kekerasan seksual khususnya perempuan. dan juga termasuk kekerasan seksual dalam bentuk digital.

Menurutnya kekerasan sekecil apapun adalah tindakkan kriminal yang harus di laporkan.(Yos)

Tags:

Berita Terkait

Related News