Tertarik Perda LP2B, DPRD Bolaang Mongondow Timur Studi Banding Ke DPRD Karawang

KARAWANG-Pemkab Karawang mengeluarkan payung hukum terkait pengamanan lahan pertanian. Aturan tersebut tertuang dalam Perda No 1/2018 tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Dalam aturan ini, Karawang mengunci 87 ribu hektare sawah yang tidak boleh alih fungsi selama 25 tahun ke depan.

Adanya Perda tersebut ternyata menarik minat sejumlah anggota DPRD Bolaang Mongondow Timur melakukan studi banding ke DPRD Kabupaten Karawang belum lama ini. Kunjungan tersebut diterima anggota Komisi II DPRD Kabupaten Karawang, Natala Sumedha.

"Mereka tertarik karena Karawang itu ada kawasan industri, tapi bisa mempertahankan lahan LP2B," kata Natala kepada Portaljabar.net, Senin (1/4/2019).

"Dalam Perda LP2B ada sekitar 87 hektare sawah yang tidak boleh dialihfungsikan dalam kurun waktu 25 tahun kedepan," timpalnya.

Selain itu juga, lanjut Natala, mereka juga mempelajari terkait pola asuransi bagi petani, sistem database pemilik sawah di setiap kecamatan, kewajiban PNS menggunakan beras produksi Karawang, lahan cadangan LP2B di luar lahan utama.

"Juga studi banding soal pola penanaman sehingga bisa 3 kali tanam dalam 1 tahun dan tak lupa juga terkait infrastruktur pertanian," tutupnya. (tif/adv).
 

Tags:

Berita Terkait

Related News