Asas Keterbukaan Pemilu : Publik Berhak Dapat Akses Salinan Formulir C1

KARAWANG-Pengamat Kepemiluan, Adam Bachtiar meminta KPU sebagai lembaga penyelenggara Pemilu mengedepankan prinsip keterbukaan agar kepercayaan publik, baik terhadap Peserta Pemilu, Pemilih dan masyarakat internasional bisa meningkat.

Karena berdasarkan Peraturan KPU Nomor 3 tahun 2019 tentang Perhitungan Suara menjelaskan bahwa perhitungan suara diwajibkan terbuka untuk umum, bukan saja sebatas dilakukan oleh petugas KPPS tetapi juga oleh semua saksi peserta Pemilu dan pihak Bawaslu, masyarakat pun berhak untuk ikut menyaksikannya.

Adam menjelaskan mekanisme perhitungan sistem tabulasi suara agar bisa diawasi dengan mudah dilakukan dengan menggunakan C1 Plano yang ukurannya besar sebelum perhitungan di input kedalam Formulir C1. 

"Hasil yang ditulis dalam C1 Plano dituangkan kedalam Formulir C1, di mana ukurannya lebih kecil, simple dan memiliki gambaran statistinya," ucap Adam kepada Portaljabar.net, Jumat (3/5/2019).

Lanjut Adam, hal ini sangat membantu dalam memperkecil terjadinya tingkat kesalahan. Selanjutnya, Formulir C1 inilah yang akan menjadi pegangan semua pihak sebagai bentuk pertanggungjawaban dari hasil pemilihan.

Lalu Formulir C1 menjadi sertifikat kunci perolehan suara karena selain berisi hasil perhitungan dan data statistiknya juga ditandatangani oleh pihak KPPS, Panwaslu dan semua saksi yang hadir dalam perhitungan. Terlebih saat ini ada Pengawas TPS dari Bawaslu, jadi bisa dipastikan pelaksanaan sampai akhir perhitungan diawasi dengan sangat ketat.

Adam juga menjelaskan dalam Peraturan KPU Nomor 3 tahun 2019 Pasal 61 ayat (1) disebutkan bahwa KPPS mengumumkan salinan formulir Model C-KPU, Model C1-PPWP, Model C1-DPR, Model C1-DPD, Model C1-DPRD Provinsi, dan Model C1-DPRD Kab/Kota di lingkungan TPS yang mudah diakses oleh publik selama 7 (tujuh) Hari. 

Pada pasal  62 ayat (7) huruf (a) disebutkan 1 (satu) rangkap untuk diumumkan oleh PPS di papan pengumuman atau tempat lain yang mudah dilihat oleh masyarakat.

"Artinya, publik bisa melihat dengan sangat jelas hasil perhitungan dan mengawal perhitungan selanjutnya ditingkat kecamatan. Transparansi dalam petunjuk PKPU ini patut mendapatkan apresiasi dari kita semua sebagai rakyat Indonesia, karena KPU sudah meminimalisir segala bentuk manipulasi data hasil perolehan suara baik antar peserta Pemilu maupun antar Caleg pada masing-masing partainya," ujarnya.

"Menjadi masalah saat ini adalah kenapa sempat terjadi perbedaan angka? Apakah C1 mudah untuk dimanipulasi? Apakah KPU sudah melaksanakan PKPU No. 3/2019 tersebut dengan mengumumkannya secara terbuka yang mudah diakses publik ditingkat TPS maupun PPS?," ujarnya.

Selain itu, Adam menyoroti kinerja KPPS dan TPS di Karawang yang diduga tidak berlaku transparan karena salinan formulir C1 tidak bisa dibuka untuk publik. 

"Jika tidak diumumkan hanya pada satu atau dua TPS atau juga satu dua PPS, mungkin karena keteledoran petugasnya semata. Tetapi jika se-Kabupaten Karawang tidak diumumkan, entah apa yang terjadi disana sebenarnya," pungkas Adam. (uya).

Tags:

Berita Terkait

Related News