KPA Minta Kejari Tapanuli Utara Segera Tahan Oknum Guru Agama Predator Seksual Anak

JAKARTA -  SMN (44) seorang oknum guru agama di SD Negeri di Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara pelaku kejahatan seksual terhadap 11 muridnya dapat diancam pidana minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun, sebagaimana yang dimaksud pasal 76E Juncto Pasal 82 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 mengenai perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlidungan Anak. Namun sangat disayangkan hingga saat ini SMN masih bisa berkeliaran bebas padahal kasusnya sudah dianggap lengkap atau P21 oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Tapanuli Utara.

"Patut dipertanyakan mengapa setelah Jaksa menyatakan berkas yang disampaikan penyidik sudah lengkap (P21), tetapi pihak penyidik tidak menyerahkan terduga pelaku secara fisik kepada Kejari. Bahkan SMN masih bebas mengajar ditempat belasan korban mengenyam pendidikan," ucap Ketua Komnas Pelindungan Anak (KPA) Arist Merdeka Sirait, Sabtu (11/05/2019).

"Tentunya hal ini sangat disayangkan. Ada apa dibalik kasus ini dan mengapa penegak hukum tidak menahan pelaku," ujarnya.
  
Padahal lanjut Arist, sebagaimana diatur dalam ketentuan UU Perlindungan Anak, bagi pelaku kejahatan seksual yang memenuhi unsur pidana dengan ancaman pidana diatas 5 tahun, pelaku wajib ditahan.

Arist berpendapat dengan tidak ditahannya pelaku, sekalipun berkas perkara sudah dinyatakan sudah lengkap, Jaksa Penuntut dan Penyidik telah melakukan pengabaian hak-hak korban, dan telah pula gagal paham terhadap pelaksanaan UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

Oeh karena itu, KPA yang bertugas dan berfungsi memberikan pembelaan dan  perlindungan anak di Indonesia, mendesak Kejari Tapanuli Utara sebelum membacakan tuntutannya  pada sidang-sidang lanjutan di PN Tapanuli Utara untuk segera menahan pelaku.

Demikian juga, untuk melindungi korban dari trauma berkepanjangan atas dugaan kejahatan seksual yang terjadi pada puluhan anak murid, KPA mendesak Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Utara untuk segera memberhentikan SMN dari tugasnya sebagai guru.

Kasus kejahatan seksual terhadap belasan anak dalam bentuk sodomi dan perbuatan cabul ini terbongkar berawal dari salah seorang anak berinisial RLS (12) siswa kelas 6 yang menjadi korban kebejatan SMN, menceritakan kepada ibunya.

Menurut testimoni korban kepada ibunya, dengan polos korban menceritakan bahwa kejahatan seksual yang menimpa dirinya dilakukan terduga pelaku di ruang kelas dari bangku dan berpindah diatas meja sekolah pada jam istirahat. "Modus pelaku meminta korbannya lebih dulu memijat-memijat leher dan tubuh pelaku," ucapnya.

Dengan bujuk rayu, tipu muslihat dan dengan pemberian uang, lalu pelaku memaksa membuka celana korban dan memegang kemaluan korban, kemudian korban diminta pelaku untuk memegang dan menggoyang-goyangkan kemaluan pelaku. Seperti itulah pelaku memperdaya kotban-korbannya lainnya.

Usai melampiaskan nafsu bejatnya kemudian pelaku memberi uang dua ribu rupiah dan mengancam korban untuk memberitahukan kepada siapun.

Atas kejadian ini belasan korban khususnya RLS menderita trauma berat karena kasus yang terjadi  01 Setember 2018 dan telah dilaporkan 04 September 2018 kepada Unit PPA Poltes Tapanuli Utara karena sampai saat ini proses penegakan hukum sangat lambat dan mengendap begitu lama serta pelaku tetap tidak ditahan dan tetap pula masih dibiarkan oleh Dinas Pendidikan untuk mengajar sekalipun berkas perkaranya telah memenuhi unsur tindak pidana.

Untuk memastikan penegakan hukum atas kasus kejahatan seksual ini Tim Investigasi Cepat KPA yang dipimpin Arist Merdeka Sirait akan memantau jalannya proses persidangan di PN Tapanuli Utara, dan segera pula berjumpa dan berkoordinasi  dengan Kepala Kejari Tapanuli Utara dan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara untuk menerapkan UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA dan UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang penerapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002. (Uya)

Tags:

Berita Terkait

Related News