Bikin Video Hoaks Kecurangan Pemilu, Pendukung Paslon 02 Dijebloskan Ke Penjara

BANDUNG-Kejadian yang membuat heboh jagat maya beberapa waktu lalu dengan adanya video hoaks kecurangan Pemilu 2019 yang dilakukan diduga oleh pendukung paslon capres 02 Prabowo-Sandi akhirnya direspon dengan cepat oleh Polda Jabar. 

Berdasarkan Laporan Polisi Nomor LPB/147/V/2019/JABAR/RES CRB, tanggal 30 April 2019 atas nama pelapor Rahmat Saeful Anwar, pelaku pembuat video hoaks berinisial RGS resmi ditetapkan sebagai tersangka dan telah resmi ditangkap oleh tim dari Polda Jabar beberapa waktu lalu dan saat ini diamankan di dalam sel tahanan.

Menurut Kabid Humas Polda Jabar, Kombes. Pol. Trunoyudho Wisnu Andiko, dalam konferensi pers kasus ini, akibat dari perbuatan tersangka, pihak PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) Plumbon Kabupaten Cirebon dirugikan secara moril dengan adanya video hoax tersebut.  

Lanjutnya, kronologi kejadian ini bermula pada hari Sabtu tanggal 20 April 2019 jam 13.00 WIB dimana tersangka mendatangi GOR Pamijahan, Desa Pamijahan, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, tempat dilaksanakannya rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan Plumbon. 

Disela-sela rapat tersebut, selanjutnya tersangka membuat rekaman video secara selfi (sendiri) dengan durasi 45 Detik menggunakan handphone Samsung Duos Warna Hitam yang kini disita polisi. Tersangka dalam video tersebut mengatakan beberapa kalimat yang dianggap sebagai kebohongan.

“Tersangka dalam video tersebut mengatakan ; Hari ini Rapat Pleno Terbuka Perhitungan C1 di PPK Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon akan tetapi kami merasa aneh sekali Rapat Pleno ini tertutup masyarakat tidak boleh melihat bahkan para saksi pun itu dipersulit untuk masuk ha ini enak-enakan nih petugas-petugas yang ada didalam ini mau mengurangi mau menambahi ini kita viralkan ini kami mohon bantuan dari saudara sekalian untuk memviralkan, salam akal sehat, salam 02 Prabowo Sandi Menang Allahuakbar. Selanjutnya rekaman video tersebut beredar viral di media sosial Facebook, Whatsapp dan Youtube,” ucap Trunoyudho, Rabu (15/5/2019).

Padahal dalam kenyataannya, PPK Plumbon menegaskan bahwa rapat tersebut terbuka untuk umum sehingga siapapun bisa mengikuti jalannya rapat tersebut.

Trunoyudho menjelaskan, akibat perbuatannya tersangka dikenakan Pasal 45a Ayat (2) Jo Pasal 28 Ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan terhadap UU Nomor  11 tahun 2008 tentang ITE dan/atau Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana. 

“Berdasarkan pasal yang dikaitkan dengan perbuatan diatas, tersangka diancam dengan hukuman penjara penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000 (dua milyar rupiah),” tandasnya. (uya).

Tags:

Berita Terkait

Related News