Caleg Terpilih Tidak Menyerahkan Tanda Terima LHKPN, Terancam Tidak Dilantik

KARAWANG- Kegembiraan 50 Caleg terpilih di DPRD Karawang usai Pemilu 2019 lalu, ternyata belum sepenuhnya menyelesaikan beberapa tunggakan masalah.

Pasalnya 50 Caleg terpilih ini diwajibkan melaporkan harta kekayaannya kepada KPK melalui format LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara).

Salah satu syarat pelantikan para Caleg terpilih adalah melampirkan tanda terima LHKPN kepada KPU. Sebelumnya para Caleg terpilih sudah mengajukan LHKPN kepada KPK.

"Untuk LHKPN masing-masing Caleg harus menyerahkan ke KPK, kami hanya menerima tanda terimanya aja," ucap Ketua KPU Karawang, Miftah Farid kepada Portaljabar.net, Minggu (02/06/2019).

Jika ternyata para Caleg terpilih tidak kunjung menyerahkan tanda terima LHKPN, resikonya sangat berat yaitu tidak akan disertakan sebagai Caleg yang akan dilantik.

"Dalam hal Caleg  terpilih tidak menyampaikan tanda terima LHKPN, KPU tidak mencantumkan nama yang bersangkutan dalam pengajuan nama Caleg terpilih yang akan dilantik kepada Presiden, Kementerian Dalam Negeri, dan Gubernur," ujarnya.

Namun lanjut Miftah, saat ini belum masuk tahapan penerimaan tanda terima LHKPN karena masih menunggu putusan sengketa Pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Kita masih menunggu putusan MK, Kalau tidak salah sekitar 8 Juni 2019 keluar putusan MK. Para Caleg terpilih diberi waktu 7 hari oleh KPU setelah penetapan resmi untuk melampirkan tanda terima LHKPN," tandasnya. (Uya)

Tags:

Berita Terkait

Related News