Pencalonan Kiai Ma'ruf Tidak Melanggar Aturan

BANDUNG,- Dalam memutuskan Calon Presiden maupun Wakil Presiden, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, pasti akan mengkaji dan meneliti persyaratan setiap bakal calon, baik itu persyaratan administratif maupun persyaratan khusus yang diatur oleh UU.

Termasuk syarat larangan para bakal calon yang sedang aktif bekerja di BUMN, seperti diatur dalam Pasal 227 huruf P UU Pemilu, maka seorang calon presiden atau wakil presiden itu membuat surat pernyataan pengunduran diri kalau ia adalah karyawan atau pejabat dari badan usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD).

"Berarti unsurnya adalah pertama, badan usahanya merupakan BUMN atau BUMD. Dan apa yang dinamakan BUMN itu ada penjelasannya ada dalam dalam,  Pasal 1 angka 1 UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, yakni sebagai badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya berasal dari penyertaan langsung negara melalui kekayaan negara yang dipisahkan," kata Politisi Partai Hati Nurani Rakyat Jawa Barat, Budi Hermansyah kepada PortalJabar.net, Rabu(12/6/2019).

Kemudian yang kedua, kata Budi, calon adalah karyawan yang diangkat oleh pimpinan perusahaan atau pejabat struktural yang diangkat oleh RUPS badan usaha yang bersangkutan.

"Kalau BPN, menuduh sebuah pelanggaran karena Kiai Ma'ruf tercatat masih menempati posisi Ketua Dewan Pengawas Syariah di kedua lembaga tersebut, itu tidak benar sama sekali, karena Bank Mandiri Syariah dan BNI Syariah bukan termasuk BUMN sebagaimana definisi pada Pasal 1 angka 1 UU BUMN," tegasnya.

Menurutnya, Bank Syariah Mandiri (BSM) dan BNI Syariah tersebut bukan BUMN dalam arti sebagaimana yang didefinisikan dalam Pasal 1 angka 1 UU BUMN. Oleh karena pemegang saham BSM adalah PT Bank Mandiri dan BNI Syariah yang menjadi pemegang sahamnya adalah PT Bank BNI, serta tidak ada kepemilikan langsung saham pemerintah.

"Jadi kedua Bank Syariah tersebut adalah Bank swasta, bukan Badan Usaha Milik Negara," tandasnya. (nie/*)

Tags:

Berita Terkait

Related News