Jelang Sidang Pilpers 2019, Pimpinan DPRD Dan Tokoh Ulama Cirebon Tolak Kerusuhan

CIREBON - Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Cirebon adan tokoh ulama menyatakan penolakan aksi kerusuhan dalam bentuk apa pun menjelang sidang sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK).

Ketua DPRD, H Mustofa SH dengan segenap pimpinan anggota DPRD Kabupaten Cirebon. Menyatakan dengan tegas untuk menolak upaya tindakan kekerasan menjelang sidang sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Kontitusi.

"Kami menolak keras adanya upaya tindakan kekerasan. mari kita rajuk talisilaturrahmi dan rasa kesatuan demi tegaknya persatuan NKRI," katanya, Rabu (12/06/2019)

Sementara itu Pengasuh Ponpes Gedongan Kabupaten Cirebon KH. Mukhlas Dimiyati, menyatakan penolakan aksi kerusuhan dalam bentuk apa pun menjelang sidang sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Kerusuhan itu tidak diajarkan dalam agama Islam. Karena itu mari kita tingkatkan talisilaturahmi dan jangan membuat kerusuhan, "katanya.

KH Mukhlas mengungkapkan kerusuhan hanya akan merusak persatuan dan kesatuan NKRI. Terlebih lagi saat ini masih dalam suasana Hari Raya Idul Fitri sehingga umat Islam wajib saling menjaga persaudaraan dan memaafkan.

"Mari kita jaga bersama NKRI dan Pancasila dari orang orang yang ingin merusaknya," tutur KH Mukhlas.

Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak berangkat ke Jakarta untuk berunjuk rasa saat sidang sengketa Pilpres 2019.

"Hindari segala bentuk aksi kerusuhan dalam bentuk apa pun, dan kita do’akan bersama semoga setelah semua proses ini selesai negara kita mendapatkan pemimpin terbaik,” katanya.

Ia mengajak masyarakat untuk memberikan dukungan kepada aparat keamanan, baik TNI maupun Polri dalam mengawal proses demokrasi yang berjalan sebaik baiknya.

"Kami dukung penuh TNI Polri dalam mengawal proses demokrasi yang aman dan damai," tandasnya. (abr)

 

 

 

 

Tags:

Berita Terkait

Related News