Pemda Harus Ikuti Komitmen Politik Pemerintah Pusat Tentang Reforma Agraria

BANDUNG,- Kantor Staf Presiden (KSP) membentuk Tim Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria (TPPKA) yang bertugas menerima aduan, melakukan analisa kasus, melakukan verifikasi lapangan, mengadakan rapat koordinasi dan memberikan rekomendasi penyelesaian, hingga memberikan peta jalan kebijakan dan pelaksanaan penyelesaian konflik.

Pembentukan TPPKA ini merupakan hasil dari Rapat Tingkat Menteri (RTM) Tim Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria (TPPKA)  dengan Kantor Staf Presiden (KSP) yang dipimpin oleh Kepala KSP Jend (purn) Moeldoko, Rabu(12/6/2019).

Hadir dalam rapat tersebut Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala BPN Sofyan Djalil dan jajaran serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar dan jajaran.

Pada RTM ini disepakati pembentukan Desk Penanganan Konflik Agraria Lintas Kementerian dan Lembaga, dengan KSP sebagai simpulnya.

Penanganan 167 kasus prioritas akan dilakukan melalui desk lintas Kementerian/Lembaga ini di mana setiap dua bulan sekali akan dievaluasi perkembangannya.

Untuk diketahui, RTM ini adalah tindak lanjut dari rapat terbatas yang dipimpin Presiden Jokowi pada 3 Mei 2019 yang membahas percepatan penyelesaian permasalahan pertanahan serta rapat koordinasi penanganan masalah pertanahan dengan Kementerian ATR/BPN pada 19 Mei 2019 silam.

Terkait hal tersebut, DPW Serikat Petani Indonesia (SPI) Jawa Barat menyambut baik dan mengapresiasi terselenggaranya RTM tersebut.

"Kasus-kasus tentang konflik agraria yang dialami oleh para petani anggota SPI Jawa Barat sudah diajukan ke TPPKA," kata Ketua DPW SPI Jabar Tantan Sutandi kepada PortalJabar.net, Jumat(14/6/2019).

Menurutnya, komitmen politik dan program pemerintah pusat ini harus diikuti oleh pemerintah daerah, mulai dari tingkat provinsi hingga tingkat desa.

"Dan yang paling penting adalah ormas tani yang selama ini memperjuangkan reforma agraria harus dilibatkan di semua tingkat pemerintah, untuk penyelesaian konflik agraria. Karena ormas tanilah yang paling mengerti konflik-konflik agraria yang dialami petani anggotanya," tuturnya.

Ia menegaskan, SPI siap dilibatkan pemerintah mulai dari tingkat pusat sampai tingkat daerah dalam upaya pelaksanaan reforma agraria dan penyelesaian konflik-konflik agraria.

"SPI adalah ormas tani nasional yang memiliki struktur kepengurusan dari level nasional hingga level basis atau desa, dan kita sudah berjuang mewujudkan reforma agraria sejak kelahiran SPI di tahun 1998 lalu," tandasnya.

Sementara itu RTM menghasilkan keputusan untuk mendorong koordinasi lintas Kementerian – Lembaga dengan pertama-tama membentuk person in charge pada setiap kementerian terkait yang kelak akan mengemban fungsi koodinasi lintas kementerian. (nie/*)

 

Tags:

Berita Terkait

Related News