Berikut Pelanggaran TSM Menurut Kuasa Hukum Prabowo

JAKARTA – Ketua tim hukum pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Bambang Widjojanto, menilai Pilpres 2019 bukan kompetisi antar calon pasangan. Dia menyebut pasangan calon nomor urut 02, Prabowo-Sandi bersaing dengan Presiden, bukan paslon Joko Widodo-Ma’ruf Amin.

Hal itu disampaikan Bambang saat membacakan pokok permohonan dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi Jalan Medan Merdeka Barat, Jumat (14/5/2019).

“Kami mendalilkan bahwa dalam Pilpres 2019 ini, yang berkompetisi bukanlah Paslon 01 dengan Paslon 02, tetapi adalah antara Paslon 02 dengan Presiden petahana Joko Widodo, lengkap dengan fasilitas dan aparatur yang melekat pada lembaga kepresidenan,” ujarnya.

Bambang juga menuding Jokowi sebagai Presiden petahana sekaligus calon presiden  melakukan terstruktur, sistematis dan massif  (TSM) yang dianggap berdampak luas. Dia menuding ada lima jenis pelanggaran dan kecurangan TSM yang dilakukan Jokowi-Ma’ruf.

“Kelima jenis pelanggaran dan kecurangan itu semuanya bersifat TSM, dalam arti dilakukan oleh aparat struktural, terencana, dan mencakup dan berdampak luas kepada banyak wilayah Indonesia,” tandasnya.

Berikut bentuk kecurangan yang dilakukan Presiden Jokowi dalam pokok permohonan:

1. Penyalahgunaan Anggaran Belanja Negara dan Program Kerja Pemerintah
2. Penyalahgunaan Birokrasi dan BUMN
3. Ketidaknetralan Aparatur Negara: Polisi dan Intelijen
4. Pembatasan Kebebasan Media dan Pers
5. Diskriminasi Perlakuan dan Penyalahgunaan Penegakkan Hukum.

Baca Juga:

Tim Hukum Prabowo Minta Jokowi-Ma’ruf Didiskualifikasi

Berikut alur logika argumentasi kualitatif yang disusun tim hukum Prabowo – Sandi;

Pertama, salah satu syarat negara yang demokratis adalah dilaksanakannya pemilu yang jujur dan adil, dengan prinsip-prinsip dasar yang telah dirumuskan baik secara teori keilmuan, maupun berdasarkan aturan hukum internasional;

Kedua, pemilu—termasuk Pilpres—yang LUBER (langsung, umum, bebas dan rahasia), jujur dan adil, adalah amanat Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), dan aturan perundangan di bawahnya;

Ketiga, karena itu, Mahkamah Konstitusi (MK) berwenang dan bahkan berkewajiban untuk menguji konstitusionalitas Pilpres 2019, apakah telah dilaksanakan secara jujur dan adil, tanpa adanya kecurangan pemilu (electoral fraud);

Keempat, penjelasan lebih rinci, apa sebenarnya kecurangan pemilu yang bersifat TSM (Terstruktur, Sistematis, dan Masif);

Kelima, dengan segala hormat, Pemohon mendalilkan bahwa Paslon 01 telah melakukan kecurangan pemilu, yang tidak hanya biasa-biasa saja, tetapi sudah bersifat TSM (Terstruktur, Sistematis, dan Masif);

Keenam, oleh karena adanya kecurangan pemilu (electoral fraud) yang TSM, yang dilakukan oleh Paslon 01 dengan menyalahgunakan kekuasaannya selaku Presiden Petahana, kami memohonkan MK untuk mendiskualifikasi Paslon 01 sebagai peserta Pilpres 2019, atau paling tidak melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU);

Ketujuh, beban pembuktian dalam kasus ini tidak bisa semata di tangan Pemohon, karena yang sedang didalilkan melakukan kecurangan adalah Presiden dengan aparat kepolisian, intelijen, dan birokrasinya, maka dengan penuh kerendahan hati kami memohon dukungan penuh dari MK, khususnya untuk membangun sistem witness protection bagi para saksi dan ahli yang akan hadir di MK.(alf/*)

Tags:

Berita Terkait

Related News