Fitur Sosmed Tak Dibatasi Saat Sidang MK, Begini Kata Kominfo

NASIONAL - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto mengatakan bahwa lalu lintas media sosial saat ini dianggap sudah terlalu liar. Hal ini dilihat dari berbagai opini publik yang terbangun, sehingga dapat menimbulkan kekacauan yang berdampak pada penambahan beban pengamanan nasional.

Namun, Menko Polhukam menambahkan bahwa pembatasan media sosial yang telah dilakukan pada 22 hingga 25 Mei lalu sudah selesai dan dicabut.

“Itu hanya kita gunakan kalau keadaan betul-betul membutuhkan. Kami sudah meminta maaf kepada masyarakat pengguna internet dan medsos yg dirugikan. Tetapi, kami juga memberikan pemahaman bahwa kepentingan negara dan bangsa lebih besar dari kepentingan perorangan dan kelompok,” ucap Menko Polhukam di kantornya, Kamis (13/6/).

“Jangan biarkan berita hoaks yang negatif, merusak, bohong, mengadu domba itu dibiarkan berkeliaran di negara Indonesia. Walaupun memang Kominfo telah melakukan langkah untuk men-take down dari situs yang menyebarkan berita itu. Tapi kan ada banyak,” jelas Wiranto.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menyatakan, belum ada peningkatan hoaks ataupun hasutan di media sosial. Bila ada peningkatan siginifikan hoaks dan hasutan seperti terjadi pada Mei lalu, maka opsi perlambatan atau pembatasan media sosial bisa diberlakukan kembali.

Mahkamah Konstitusi (MK) sudah menggelar sidang sengketa Pilpres 2019 pada Jumat (14/6).

“Kami berharap tidak akan lakukan pembatasan medsos selama sidang MK,” kata Pelaksana Tugas Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo Ferdinandus Setu melalui pesan WhatsApp, Jumat (14/6).

Kominfo melakukan pembatasan media sosial dan aplikasi percakapan pada Mei lalu. Langkah ini diambil untuk meredam penyebaran hoaks dan hasutan menyusul pengumuman hasil Pilpres oleh Komisi Pemilihan Umum pada 21 Mei. 

Kominfo mencatat URL atau alamat digital yang digunakan untuk menyebarkan konten hoaks pada 21-24 Mei 2019 mencapai 600-700 URL per hari. URL tersebut terdeteksi oleh mesin pengais konten Kominfo yang disebut AIS. Setelah akses media sosial dan aplikasi percakapan dibatasi, Kominfo mencatat jumlah URL yang menyebarkan hoaks turun menjadi sekitar 100.

Sebelumnya, ia menjelaskan, perlambatan atau pembatasan media sosial sebagai pilihan terakhir dalam mengendalikan penyebaran hoaks dan hasutan. Opsi pembatasan pun akan terlebih dulu dikaji dengan instansi terkait, seperti Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Kalaupun opsi terakhir itu jadi diterapkan, hanya beberapa fitur di media sosial atau aplikasi percakapan yang bakal dibatasi. Rencananya, Kominfo juga tidak akan melakukan sosialisasi atau pemberitahuan jika pembatasan akses itu jadi dilakukan.(alf/*)

Tags:

Berita Terkait

Related News