Menang Gugatan, PKS Desak KPU Bekasi Segera Laksanakan Putusan Bawaslu RI

BEKASI,- DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Bekasi mendesak Kabupaten Bekasi dapat segera melaksanakan Putusan Bawaslu RI dengan penuh itikad baik, taat hukum dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya terkait penggelembungan suara Partai Nasdem untuk DPR-RI di Keluarahan Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi pada Pemilihan Legislatif 2019.

PKS Kabupaten Bekasi mengancam akan mengambil langkah-langkah hukum selanjutnya, baik administratif maupun pidana kepada pihak-pihak yang dengan sengaja tidak mengindahkan Putusan Bawaslu RI tersebut di atas.

"Kami meminta agar KPU Kabupaten Bekasi sesegera mungkin melaksanakan putusan Bawaslu RI terkait penggelembungan suara Partai Nasdem untuk DPR-RI di Keluarahan Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan," kata Ketua Umum DPD PKS Kabupaten Bekasi, Mohamad Nuh, melalui keterangan tertulis yang diterima redaksi, Minggu(16/6/2019).

Nuh menyampaikan beberapa informasi terbaru terkait dugaan penggelembungan suara Partai Nasdem untuk DPR-RI di Keluarahan Jatimulya Kecamatan tambun Selatan Kabupaten Bekasi, sebesar 6.096 suara.

Penggelembungan suara tersebut, kata Nuh, terjadi pada proses rekapitulasi suara dari Model C1-DPR ke Model DAA1-DPR Kelurahan Jatimulya.

"Terkait hal tersebut, saksi PKS bermandat telah mengajukan keberatan agar dilakukan pencocokan atau Penghitungan Suara Ulang (PSU) sesuai dengan Model C1-DPR namun tidak diindahkan oleh PPK Tambun Selatan dan KPUD Kabupaten Bekasi," tuturnya,

Menurutnya, PKS Kabupaten Bekasi mengadukan dugaan penggelembungan suara tersebut di atas kepada Bawaslu Provinsi Jawa Barat dengn Nomor Register 015/PEN/LP/PL/PROV/13.00/V/2019 Tanggal 13 Mei 2019.

Ia mengatakan, setelah melalui proses persidangan, Bawaslu Provinsi Jawa Barat mengeluarkan putusan Nomor 08/LP/PL/PROV/13.00/V/2019 Tanggal 15 Mei 2019, yang intinya menyatakan  KPU Kabupaten Bekasi terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran admininstratif pemilu.

"Bawaslu Jabar juga telah memberikan teguran tertulis kepada KPU Kabupaten Bekasi," jelasnya.

Meski begitu, kata dia, PKS Kabupaten Bekasi mengajukan banding atau koreksi atas keputusan Bawaslu Provinsi Jawa Barat kepada Bawaslu Republik Indonesia. Maka pada tanggal 17 Mei 2019 PKS Kabupaten Bekasi mengajukan Permintaan Koreksi kepada Bawaslu Republik Indonesia dengan Nomor register 25/K/ADM/Pemilu/V/2019.

"Berdasarkan dokumen-dokumen permintaan koreksi Majelis Pemeriksa (Bawaslu RI) berkesimpulan bahwa Putusan Bawaslu Provinsi Jawa Barat Nomor 08/LP/PL/PROV/13.00/V/2019 Tanggal 15 Mei 2019 terdapat kesalahan penerapan hukum," imbuhnya.

Dikatakan Nuh, Bawaslu Republik Indonesia telah mengeluarkan Putusan Nomor : 25/K/ADM/BWSL/PEMILU/V/2019, Tanggal 12 Juni 2019 yang pada intinya menyatakan menerima permintaan koreksi pelapor sekaligus mengoreksi Putusan Bawaslu Provinsi Jawa Barat Nomor : 08/PL/PROV/13.00/V/2019 tanggal 15 Mei 2019;,

Bawaslu RI juga telah memerintahkan KPU Kabupaten Bekasi untuk mencocokkan perolehan suara Partai Nasional Demokrat dalam Formulir Model C1-DPR seluruh Tempat Pemungutan Suara di Kelurahan Jatimulya dengan Formulir Model DAA1-DPR Kelurahan Jatimulya dan Formulir Model DA1-DPR Kecamatan Tambun Selatan.

"Menindaklanjuti Putusan Bawaslu RI tersebut, DPD PKS Kabupaten Bekasi telah berkirim surat kepada KPU Kabupaten Bekasi tanggal 15 Juni 2019 (hari ini) agar KPU Kabupaten Bekasi dapat segera melaksanakan Putusan Bawaslu RI dengan penuh itikad baik, taat hukum dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya," tandasnya. (nie/*)

 

 

Tags:

Berita Terkait

Related News