HIMAPINDO: RUPSLB Bank Jatim Tidak Taat Hukum

SURABAYA,- Tahun 2019 ini salah satu BUMD Provinsi Jawa Timur menggelar agenda yang sangat penting yaitu Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB).

Himpunan Mahasiswa Pengusaha Muda Indonesia (HIMAPINDO) merasa ada beberapa hal yang tidak sesuai mengenai penentuan Direksi yang tidak sesuai dengan yang diatur dalam PP No.54 tahun 2017 dan penentuan Komisaris yang tidak berlandaskan Permendagri No.37 Tahun 2018.

RUPSLB yang digelar di kantor pusat Bank Jatim Surabaya tersebut membahas kinerja perusahaan dan menentukan pimpinan yang baru dari perusahaan milik daerah.

Beberapa nama muncul dalam agenda RUPSLB kali ini, Hadi Santoso lah yang diputuskan menjadi Direktur Utama Bank Jatim dalam RUPSLB.

Organisasi Himapindo, merupakan salah satu organisasi mahasiswa yang mencetak kader pengusaha baru dengan cara membentuk anggotanya menjadi pemimpin perusahaan, oleh karena itu RUPSLB menjadi salah satu agenda pembelajaran yang diamati oleh organisasi ini.

Himapindo mencoba untuk mengkaji proses yang dilakukan oleh Pemegang saham BUMD Bank Jatim ini. Pemegang saham terbesar adalah pemimpin daerah Jawa Tiwur yaitu yang dipimpin oleh Gubernur Jawa Timur ibu Khofifah Indar Parawansah.

"Sehingga bisa dikatakan BUMD ini merupakan amanah rakyat yang dititipkan kepada Gubernur Jawa Timur apapun hasilnya masyarakat menyerahkan sepenuhnya kepada beliau,” tutur Wakil Ketua BPP Himapindo wilayah Jawa Timur, Eko Prasetyo, pada PortalJabar.net, Rabu (26/6/2019)

Ia menambahkan, agenda pemilihan pimpinan utama BUMD ini sudah mutlak menjadi keputusan RUPSLB.

"Mereka menggunakan acuan peraturan pemerintah dan undang-undang yang dimana mengatur mekanisme secara detail," kata dia.

Di kesempatan yang sama, M. Nurcholis selaku advokat mengatakan, dalam konteks hukum, aturan yang dibuat oleh pemerintah merupakan hal yang wajib digunakan sebagai rujukan yang sah dalam menetapkan hal-hal yang termuat dalam persoalan ini.

Peraturan pemerintah, Permendagri merupakan produk hukum yang sah apalagi diterbitkan oleh pemerintah, dimana digunakan sebagai acuan dasar untuk objek yang menjalankannya dan tidak boleh dijalankan tidak sesuai aturan yang ada.

"Perusahaan yang disebut sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), ya tunduk dengan aturan BUMD, baru aturan yang lainnya, jika tidak ya bisa diproses secara hukum yang berlaku," ujarnya.

Sekjend BPW Himapindo Jatim Billy Abu Ja’far mengungkapkan, berdasarkan hasil telaah Himapindo Jatim pihaknya dalam minggu ini akan melayangkan surat audiensi kepada Direktur Bank Jatim agar polemik hasil RUPSLB tak jadi simpang siur di kalangan masyarakat.

Dalam hal ini, Himapindo mencoba mencari tahu siapa yang bertanggung jawab atas polemik ini dan apa yang terjadi sehingga ada beberapa poin-poin yang harus diklarifikasi oleh pihak terkait. Menurutnya, hal ini adalah bentuk komitmen kita bersama untuk mengawal Jawa Timur.

"Jika tak ada respon, mungkin jalan terakhir perlu ‘mahasiswa power’ untuk menuntaskan ini," tegasnya. (wins)

 

Tags:

Berita Terkait

Related News