Tanah TPU Aset Desa Lemahduhur Sudah Ditebus, Pengacara : Tidak Menghentikan Tindak Pidana Korupsi

KARAWANG,- Tanah TPU yang digadaikan Kepala Desa Lemahduhur MS dan Ketua BPD Lemahduhur EN sebesar Rp 50 juta disinyalir sudah ditebus. Namun demikian hal tersebut tidak akan menghentikan proses hukum yang dijalani.

Pihak pengacara pelapor kasus ini, Muhammad Gary Gagarin Akbar menegaskan penebusan uang gadaian tidak bisa menghentikan proses tindak pidana korupsi yang saat tengah berjalan di Kejari Karawang.

"Penebusan tanah TPU yang digadaikan, tidak bisa menghentikan atau menghapus tindak pidana korupsinya. Tapi hanya menjadi unsur yang meringankan saja nanti di dalam pengadilan," ucap Gary kepada Portaljabar.net, Senin (01/06/2019).

Acuannya lanjut Gary sangatlah jelas, yaitu didalam UU Nomor 20 Tahun 2001 Pasal 4 yang menyatakan bahwa pengembalian uang negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana korupsi. 

"Segi perspektif hukum pidana ya begitu, suatu tindak pidana tidak akan hapus begitu saja meski sudah mengembalikan barang hasil kejahatan," jelasnya.

Sementara itu Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Karawang, Rohayatie menegaskan pihaknya terus melakukan proses hukum terhadap terlapor dan pihak terkait lainnya dalam penuntasan kasus gadai aset negara ini meskipun uang gadaian sudah dikembalikan. 

"Kasus masih proses penyelidikan, kita masih kumpulkan bahan dan keterangan," tegasnya.Berikut bunyi Pasal 4 UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi : Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3. (Uya)

Tags:

Berita Terkait

Related News