Tokoh Masyarakat : Camat Tempuran Ngaco, Banyak Aturan Yang Dilanggar

KARAWANG,- Kisruh masalah jabatan Penjabat Sementara (Pjs) Kepala Desa (Kades) Lemahduhur Kecamatan Tempuran membuat situasi di desa tersebut semakin tidak kondusif. Apalagi disinyalir kekisruhan ini akibat banyaknya aturan main yang dilanggar oleh pihak Kecamatan Tempuran yang berkolaborasi dengan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Lemahduhur.

Menurut Tokoh Masyarakat setempat, Cali Suherli kisruhnya jabatan Pjs Kades Lemahduhur karena aturan yang dibuat Pemda banyak dilanggar oleh pihak Kecamatan dan BPD dan dampaknya tidak ada keterbukaan dalam proses rekrutmen Pjs Kades.

Cali berpendapat, Camat Tempuran sudah ngaco dalam bertugas pasalnya ada aturan yang ditabrak dalam Surat Sekda Karawang terhadap Camat se-Kabupaten Karawang yang isinya adalah terkait pengisian jabatan Pjs Kades di 45 desa yang Kades definitifnya segera habis masa jabatan. 

Dalam Surat Sekda Karawang 141/2998/DPMD jelas tercantum, Camat diperintahkan untuk melaksanakan musyawarah/rapat bersama Pemerintah Desa, BPD dan Tokoh Masyarakat terkait usulan Calon Pjs Kades. Faktanya hingga saat ini khusus di Desa Lemahduhur tidak ada rapat yang membahas hal tersebut. 

"Saya bilang Camat Tempuran itu ngaco kerjanya, sampai sekarang gak pernah ada rapat mengenai masalah Pjs Kades antara Pemerintah Desa, BPD dan Tokoh Masyarakat sesuai arahan surat dari Sekda, .Selang beberapa lama kok taunya sudah ada pengajuan nama Calon Pjs Kades  Lemahduhur atas nama Ceng Alawi seorang PNS Kecamatan berdasarkan Surat Camat Tempuran Nomor 141.1/266/Kec," ucap Cali kepada Portaljabar.net, Selasa (16/07/2019).

Selain masalah tidaknya adanya rapat mengenai masalah Pjs Kades, Cali sangat geram dengan tingkah Camat Tempuran dan bawahannya yang mempermainkan nasib seorang guru PNS yang dicalonkan ratusan masyarakat sebagai Pjs Kades.

"Sampai sekarang gak pernah ada kabar berita mengenai nasib guru PNS yang dicalonkan warga menjadi Pjs Kades, apakah Camat dan jajarannya gak punya otak, gak peka dengan perasaan si Calon Pjs Kades," ujarnya.

Cali bahkan menilai kinerja Camat dan jajarannya yang menganggap remeh nasib Calon Pjs Kades dari Guru PNS sebagai gambaran bahwa Pemerintah Kecamatan Tempuran tak ubahnya lakon dalam topeng banjet. "Kalau kayak gini Pemerintah Kecamatan Tempuran sama aja sama topeng banjet yang kelihatannya serius padahal cuma guyonan belaka," jelasnya.

Selain menyoroti kinerja Camat, Cali juga menyoroti kinerja BPD Lemahduhur yang dikomandani oleh Eja Suteja. Cali menilai adanya indikasi rekomendasi BPD terhadap salah satu Calon Pjs Kades bernama Nanang Kosim (PNS Dinsos Karawang) merupakan pelanggaran berat dan penyalahgunaan wewenang selaku Ketua BPD.

"Kalau memang betul BPD Lemahduhur merekomendasikan Nanang Kosim sebagai Calon Pjs Kedes itu penyalahgunaan wewenang, kan sudah jelas dalam Surat Sekda diatas keputusan mengenai Calon Pjs Kades harus disetujui oleh Pemerintah Desa, BPD dan Tokoh Masyarakat," tegasnya.

Sementara itu Camat Tempuran, Suwandi tidak bergeming atas kritikan yang dilontarkan oleh Tokoh Masyarakat desa Lemahduhur. Dirinya tetap ngotot untuk menjadikan Ceng Alawi sebagai Pjs Kades Lemahduhur.

"Intinya mengutamakan PNS lingkungan Kecamatan diluar tenaga pendidikan dan kesehatan. Saya tidak mungkin mengakomodir semua, dan semoga siapapun Pjs Kades Lemahduhur, bisa melaksanakan tugasnya dengan baik terutama mensukseskan Pilkades Lemahduhur," ujar Suwandi.

Namun Suwandi memilih bungkam ketika Portaljabar.net menanyakan mengenai tidak adanya rapat antara Pemerintah Desa, BPD dan Tokoh Masyarakat Desa Lemahduhur yang khusus membahas masalah Calon Penjabat  Kepala Desa. (Uya)
 

Tags:

Berita Terkait

Related News