Golkar Tegaskan Tak Pernah Minta Jatah Menteri

BANDUNG,- Ketua DPD Partai Golongan Karya (Golkar) Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan Partai Golkar menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden sebagai pemilik hak prerogatif dalam menentukan nama-nama yang akan duduk di kabinetnya.

Soal posisi Partai Golkar di parlemen pun, Dedi menyatakan, Partai Golkar tidak pernah bicara soal 'jatah' di parlemen.

"Kan kita mendeklarasikan diri untuk memberikan dukungan penuh kepada Presiden Jokowi. Dukungan itu kan bukan hanya memilih, tetapi juga dukungan memberikan ruang kepada Pak Jokowi untuk memilih putra-putra terbaik bangsa untuk menjadi pendamping beliau," ujar Dedi usai Rapat Koordinasi Suksesi Airlangga Hartarto di Hotel Padma, Jalan Ciumbuleuit, Kota Bandung, Senin (1/8/2019).

Dedi kembali menegaskan, Partai Golkar menilai, kemampuan lah yang bakal menjadi penentu posisi partai politik (parpol) di parlemen.

"Kemampuan itu bisa diukur dari partainya. Kalau di partai A sumber dayanya lebih banyak, lebih mumpuni kapatabelnya, kenapa tidak partai A juga mendapat kualitas. Kan kenapa tidak. Tapi kalau bicara soal kapabilitas, kan di Golkar bidangnya," ungkapnya.

Disinggung soal namanya yang digadang-gadang bakal menempati salah satu jabatan menteri dan kabarnya sudah direstui Airlangga Hartarto, Dedi langsung menepisnya.

Ia berkilah, hingga saat ini, dirinya belum mendengar langsung bahwa Airlangga Hartarto mengajukan namanya untuk menempati jabatan menteri.

"Kalaupun Pak Airlangga menyampaikan nama-nama (kandidat menteri) itu, itu pasti rahasia. Makanya beredar nama itu saya juga aneh. Kalau saya mah orang Sunda segini juga sudah uyuhan. Soal siap tidak siap menjadi menteri, ya nanti saja," tuturnya.

Terkait suksesi Ketua Umum, Dedi kembali menegaskan bahwa DPD Partai Golongan Karya (Golkar) Jawa Barat tetap solid dan akan mengawal Airlangga Hartarto di ajang Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar, Desember 2019 mendatang.

Partai Golkar Jabar juga menginisiasi rumusan arah kebijakan politik Partai Golkar sebagai bentuk pertanggungjawaban dukungan yang telah diberikan kepada Airlangga Hartarto.

"Rumusan tersebut, nantinya menjadi pijakan dalam penyusunan program-program Partai Golkar lima tahun ke depan," katanya.

Menurut Dedi, Jabar memelopori kemenangan Airlangga Hartarto. Deklarasi dukungan itu, ujar dia, bukan hanya sekedar menyampaikan dukungan, tetapi juga mempertanggungjawabkan untuk keberhasilan lima tahun ke depan.

Ia menambahkan, bentuk pertanggungjawaban yang diberikan DPD Partai Golkar Jabar tersebut, salah satunya yakni menyusun naskah-naskah akademik yang melibatkan konsultan dan pakar politik nasional untuk membuat rumusan-rumusan yang menjadi kebijakan bagi kepentingan Munas Partai Golkar.

"Nantinya, kebijakan tersebut menjadi program kerja Partai Golkar periode 2019-2024," imbuhnya.

Mantan Bupati Purwakarta ini juga yakin situasi politik ke depan akan lebih cair menyusul pertemuan-pertemuan yang digelar elite politik di tingkat pusat. Ia memprediksi, kedepan tidak akan ada lagi dua kutub politik yang selama ini memiliki perbedaan pandangan politik.

"Mau tidak mau, kondisi tersebut memberikan implikasi yang cukup luas untuk perkembangan politik," katanya.

Implikasi yang dapat dirasakan dari mencairnya situasi politik tersebut, lanjut Dedi, yakni peta politik ke depan akan lebih dinamis, termasuk dalam menyikapi arah koalisi di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

"Mungkin di 2024 kutubnya menjadi banyak, tetapi isu politis yang berbasis agama akan mengalami penurunan seiring dengan mencairnya politik pada tingkat elite parpol di Jakarta," terangnya.

Sementara, Direktur Poltraking Hanta Yudha mengakui, situasi politik saat ini sudah mulai mencair. Namun, dia juga mengakui, saat ini, ada dua momentum yang paling krusial, yakni penentuan pimpinan di parlemen dan penentuan menteri.

Terkait penentuan pimpinan parlemen, dia memprediksi, jika mengacu pada aturan perundang-undangan, semua partai politik atau fraksi bisa mengusulkan. Penentuan pimpinan parlemen, imbuh dia, akan ditentukan oleh pecah atau tidaknya koalisi parpol pengusung Jokowi-Ma'ruf Amin.

"Kalau tidak terpecah, dari komposisinya, ya fraksi pendukung Jokowi-Maruf Amin lah yang akan memenangkan pertarungan karena mereka sudah menguasai 60,4 persen di DPR RI. Ditambah DPD kan katakan DPD dibelah dua saja sudah menang. Tetapi, kalau misalnya ada potensi dibelah, ya itu akan semakin dinamis," pungkasnya. (nie/*)

 

 

Tags:

Berita Terkait

Related News