Aksi Mahasiswa Berujung Ricuh, GmnI Bandung: Itu Bukan Kami!

BANDUNG,- DPC GmnI Bandung Bandung menyampaikan klarifikasi terkait aksi darurat korupsi yang digelar Kelompok Cipayung, di depan kantor DPRD Kota Bandung, Jalan Sukabumi Bandung, Senin (5/8/2019)

Ketua DPC GmnI Bandung Muhammad Bachroen Ilham mengatakan dalam aksi itu GmnI Bandung disebut sebagai salah satu peserta aksi yang masuk dalam Kelompok Cipayung,

"Peserta aksi darurat korupsi yang tergabung dalam Kelompok Cipayung, bukan bagian dari kepengurusan DPC GmnI Bandung yang merupakan hasil Konfercab DPC GMNI Bandung tanggal 11 - 12 Juli 2019," tegas Bachroen kepada PortalJabar.net, Rabu (7/8/2019).

Ia menyampaikan beberapa poin klarifikasi diantaranya berdasarkan hasil Kongres Minahasa pada 2017, pimpinan nasional GmnI adalah Bung Robaytullah Kusuma Jaya yang didukung legalitasnya dengan SK Menkum HamNomor AHU-0000629.AH.01.08. Tahun 2019.

"Tercantum sebagai Ketua DPP GmnI dalam lampiran SK tersebut adalah Bung Robaytullah Kusuma Jaya. Kemudian Ketua DPC GmnI Bandung hasil Konferensi Cabang pada tanggal 11-12 Juli 2019 adalah Muhammad Bachroen Ilham yang terpilih menjadi Ketua DPC GmnI Bandung 2019-2021," katanya.

Ia menyebut pimpinan nasional GmnI tidak pernah sekalipun mengarahkan kami untuk aksi secara anarkis atau aksi yang bertentangan dengan koridor hukum yang berlaku di negara ini.

Menurutnya, meskipun dalam aksi massa "Bandung darurat korupsi " berkibar bendera GmnI, ia meluruskan bahwa pada hari ini terjadi dualisme di tubuh GmnI.

"Bahwa dalam massa dalam aksi tersebut tidak berasal dari DPC GmnI Bandung melainkan GmnI yang berada di luar DPP GmnI meskipun demikian mereka tetaplah saudara se-ideologi kami," cetusnya.

Bachroen menambahkan, DPC GmnI Bandung menyayangkan kerusuhan pada aksi tersebut dan terhadap tindakan represif aparat kepolisian kepada beberapa kawan kawan massa aksi.

Pihaknya juga sudah menyampaikan sikap resmi terkait kasus korupsi yang sedang ditangani Kejari Bandung 1 Agustus, dengan cara melakukan unjuk rasa di Pemkot Bandung dan audiensi di kantor Kejari Bandung.

Ia menyebut, upaya kordinasi dan advokasi kasus masih terus dilakukan dengan Kasi Intelejen Kejari Bandung sebagai pengawalan terhadap kasus itu supaya dituntaskan.

"Kami rasa klarifikasi ini diperlukan karena dikhawatirkan masyarakat maupun mahasiswa lainnya menganggap bahwa itu adalah DPC GmnI Bandung sehingga dapat menimbulkan stigma negatif. Salam Mahasiswa!," tandasnya. (nie/*)
    
    

 

 

Tags:

Berita Terkait

Related News