Cacat Hukum, Apindo Jabar Adukan SK Rekomendasi Bupati Karawang Ke Ombudsman

BANDUNG,- Dinilai langgar Undang-Undang, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Barat adukan SK Rekomendasi Bupati Kabupaten Karawang ke Ombudsman, terkait Upah Minimum Sektoral Khusus (UMSK).

Ketua Dewan Pertimbangan Apindo Jabar, Dedy Widjaja mengatakan bahwa SK rekomendasi UMSK Bupati Karawang, tidak sesuai dengan ketentuan UU no 13 tahun 2003 dan Permenaker RI no 15 tahun 2018.

Ia menegaskan, perumusan tersebut tanpa melibatkan DPK Apindo Kabupaten Karawang.

"SK Rekomendasi Bupati Karawang ke Jabar tahun 2019, sudah melanggar ketentuan perundang-undangan. Kami telah mengadukan ke Ombudsman RI dan Mendagri RI," kata Dedy kepada wartawan di Kawasan Jalan Surapati, Kota Bandung, Selasa (13/8/2019).

Menurutnya selain melanggar UU, jika SK Gubernur terkait UMSK dikeluarkan maka akan berdampak sektor usaha padat karya seperti garmen dan tekstil. Mengingat penyamarataan upah, baik kepada perusahaan kecil, menengah hingga besar.

Dikatakannya, akibat tingginya UMSK Karawang maka akan banyak perusahaan yang collaps atau bangkrut, yang akhirnya menyumbangkan angka pengangguran di Kabupaten Karawang.

"Bila laporan kami ke Ombudsman tidak mencapai hasil yang diharapkan maka kami akan meneruskan perkara ini ke PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara)," katanya.

Ketua DPK Apindo Kabupaten Karawang, Abdul Syukur mengatakan bahwa sesuai aturan yang berlaku bahwa upah sektoral berdasarkan kesepakatan sejumlah perusahaan.

Lebih jauh, angka upah yang dirumuskan dalam SK rekomendasi Bupati Karawang lebih tinggi dari nilai upah sektoral sebelumnya. Berdasarkan data yang dimilikinya, angka upah pada SK Rekomendasi UMSK tersebut pada 20 sektor, sedangkan yang paling tinggi yakni Rp 4,9 juta.

Akibat persoalan pengupahan karyawan, pada saat ini mulai banyak perusahaan di Karawang yang tutup atau pindah ke kota atau provinsi yang lain.

"Jumlah pekerja industri pakaian jadi atau tekstil mengalami penurunan yang signifikan, dari yang sebelumnya 27.650 orang kini tinggal 2.253. Artinya banyak pengangguran yang disumbangkan dari sektor ini saja," ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Anggota Dewan Pengupahan Jawa Barat, Asep Hendra Maulana mengatakan bahwa SK Rekomendasi Bupati Karawang telah mencatut nama Dewan Pengupahan Jawa Barat.

Pihaknya menegaskan tidak pernah melakukan konsultasi dengan pihak Bupati Karawang.

"Dalam SK rekomendasi itu, disebutkan 'hasil konsultasi dengan Dewan Pengupahan Jabar', tapi kami tidak pernah melakukannya. Maka rekomendasi ini cacat hukum, dan jadi salah satu dasar untuk keputusan Ombudsman," tandasnya. (nie/*)

 

 

 

 

 

 

 

 

Tags:

Berita Terkait

Related News