Soal Revisi UU No 13, Kadisnaker Jabar Ajak Semua Stakeholders Duduk Bersama

BANDUNG,- Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat Mochamad Ade Afriandi mengungkapkan pihaknya ingin mempunyai solusi bersama menyikapi revisi Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Ia mengajak semua stakeholders memang bisa duduk bersama untuk menyuarakan aspirasi ke nasional.

"Kemarin ada satu aspirasi supaya Gubernur Jabar membuat surat pernyataan menolak tegas revisi UU 13, layaknya beberapa Kepala Daerah lain yang juga buat surat pernyataan menolak," kata Ade melalui pesan tertulisnya, Rabu (14/8/2019).

Namun, kata Ade, pihaknya akan menyikapi rencana revisi UU 13 tidak hanya dengan menolak tanpa solusi.

"Untuk itu nanti akan diadakan pertemuan semua pimpinan SP/SB tingkat Prov Jabar untuk merumuskan sikap bersama Jabar tolak revisi sekaligus solusi Jabar," tuturnya.

Diharapkan, kata Ade, usai duduk bersama ada solusi yang dihasilkan.

"Intinya semua pihak menyampaikan aspirasinya, bukan sikap masing-masing apalagi tanpa usulan solusi. Nanti kita sampaikan bersama suara Jabar ini ke Pusat," tandasnya.

Sebelumnya Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang dan Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP TSK SPSI) menolak rencana revisi UU 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Hal ini dikarenakan, revisi UU tersebut disinyalir tidak lebih baik dari UU ketenagakerjaan yang saat ini diterapkan.

Dari hampir 37 pasal yang beredar dianggap merugikan sehingga buruh menolak. Di antaranya, usulan item pesangon dikurangi dari sembilan menjadi lima, sementara pemerintah mengusulkan tujuh item.

Lainnya soal PKWT (perjanjian kerja waktu tertentu) menjadi lima tahun, upah akan ada upah per jam dan upah padat karya yang akan menimbulkan diskriminasi soal perburuhan di Indonesia.

Informasi yang dihimpun usulan Revisi UU No 13 Tahun 2003 yang akhirnya menjadi kontroversi ini berawal dari Kalangan pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) serta Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengubah sejumlah poin yang ada di Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Hal ini disampaikan ketika perwakilan masing-masing asosiasi menyambangi Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis (13/6).

Ketua Apindo Hariyadi Sukamdani mengatakan Kepala Negara perlu melihat kembali aturan main soal ketenagakerjaan karena beberapa poin sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini. Misalnya, perubahan tren industri dari padat karya menjadi padat modal.

Salah satu poin yang sudah tak relevan adalah soal upah pekerja. Apalagi, UU tersebut tidak pernah diubah sejak diterbitkan pada 2003 silam.

Pada poin upah, katanya, pemerintah menginginkan dunia usaha memberikan kenaikan upah kepada pekerja sesuai dengan formula inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi. Selain itu, ada pula ketentuan batas minimum upah. Penyesuaian upah sendiri dilakukan setiap tahun.

Padahal, hal tersebut tidak sepenuhnya bisa dipenuhi industri, khususnya industri padat karya yang mempekerjakan pekerja dalam jumlah banyak.

Akibatnya, perkembangan industri ini tersendat lantaran investor lebih memilih negara lain dengan upah pekerja yang terjangkau, namun keterampilannya lebih tinggi dari Indonesia. Misalnya, Vietnam, Myanmar, Bangladesh, Srilanka, dan Kamboja.

Senada, Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan Perkasa Roeslani juga menilai UU Ketenagakerjaan perlu segera direvisi, khususnya terkait upah pemutusan hubungan kerja (severance payment).

Pasalnya, poin ini menjadi salah satu hal yang kerap dipertimbangkan investor sebelum memutuskan masuk ke dalam negeri.

"Severance payment adalah satu yang paling memberatkan karena itu yang dikeluhkan investor luar," tandasnya. (nie/*)

 

Tags:

Berita Terkait

Related News