GMNI Minta Presiden Dan Kapolri Turun Tangan Atasi "Konflik" Papua

JAKARTA - Kerusuhan yang terjadi pasca tindakan diskriminasi dan rasisme terhadap mahasiswa Papua belakangan ini menjadi sorotan Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI). Organisasi kemahasiswaan yang tersebar diseluruh tanah air ini mengingatkan kembali pentingnya bangsa Indonesia meneladani kembali ideologi bangsa Pancasila sebagai alat pemersatu.

Ketua DPP GMNI Bidang Pariwisata & Kebudayaan Yoel Finse Ulimpa yang juga merupakan Generasi Tanah Papua menyesalkan atas apa yang terjadi di Bumi Cenderawasih, karena hampir di seluruh Kota/Kabupaten se-Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua turun ke jalan melakukan aksi yang sama, sebagai buntut dari peristiwa yang terjadi di Surabaya dan Malang.

"Kita harus menjaga kerukunan sebab Tanah Papua di kenal sebagai Tanah Damai, sehingga bagi siapa saja yang datang ke Tanah Papua bisa merasakan damai," ujarnya.

Ia juga mengingatkan bahwa Tanah Papua adalah bagian dari NKRI yang juga membutuhkan perlindungan dan memiliki Hak yang sama sebagai anak bangsa di Republik Indonesia.

Menurut Yoel apa yang terjadi belakangan ini menunjukan bahwa rasa kekeluargaan dan kebersamaan masyarakat kita semakin menurun.

" Tentu saya merasa sangat bersedih, akhirnya tinggkat kebersamaan dan kerukunan kita semakin menurun", ujarnya.

Memang ada informasi, bahwa beberapa hari lalu Asrama Papua di Surabaya dan Malang dikepung oleh oknum ormas dan aparat, pengepungan ini diduga di latarbelakangi insiden pembuangan bendera merah putih.

Berdasarkan kabar yang didapatkan, peristiwa pengepungan itu disertai umpan rasisme dengan mengatakan kata "monyet" dan statemen yang di lakukan oleh Wakil Walikota Malang yang mengencam untuk memulangkan mahasiswa Papua dari Malang.

"Kalaupun ada pembuangan bendera merah putih di Asrama Papua, ya harus di cari siapa pelaku dari pembuangan bendera kebangsaan tersebut. Dan harus  diproses sesuai dengan Hukum yang berlaku di negara ini. Bukan mau main hakim sendiri", tegasnya.

Yoel, berharap agar kejadian ini menjadi perhatian pemerintah pusat dalam hal ini Presiden RI yang perlu memfasilitasi Gubernur Papua dan Papua Barat serta Gubernur Jawa Timur dan Pemerintah Kota Malang dan Surabaya khususnya, serta pihak-pihak yang bersangkutan dalam persoalan tersebut untuk segera meminta maaf kepada semua orang Papua sehingga semua bisa selesai atau puas.

Selain itu, mewakili GMNI dirinya juga meminta Kapolri agar bersifat bijak dalam menyelesaikan masalah tersebut sehingga tidak lagi timbul masalah baru yang merugikan salah satu pihak

"Pemerintah harus membuktikan bahwa Negara hadir secara langsung untuk menjaga keutuhan Tanah Papua sebagai bagian dari NKRI." Pungkas Yoel (Rls)

Tags:

Berita Terkait

Related News