Kota Tanjung Balai Darurat Gizi Buruk Level Akut

JAKARTA,- Meningkatnya angka anak dengan status kurang gizi (kwashiorkor) level akut di Tanjungbalai, Sumatera Utara menunjukkan kegagalan pemerintah Kota Tanjungbalai khususnya Dinas Kesehatan dalam mengelola pelayanan kesehatan dan memberikan perlindungan bagi anak atas kesehatan dasarnya.

Ketua Komnas Anak, Arist Merdeka Sirait, mengungkapkan kegagalan pemerintah Tanjungbalai menjamin pelayanan dan perlindungan anak atas kesehatan merupakan pembiaran (by ommision) terhadap kejahatan kemanusiaan.

Ia mengatakan, pembiaran meningkatnya gizi buruk anak disertai dengan meninggalnya seorang anak di Tanjungbalai karena kemiskinannya beberapa waktu lalu dapat dikategorikan pemerintah Kota Tanjungbalai lalai dan melanggar hak asasi manusia.

"Tidaklah berlebihan jika kondisi ini dapat dinilai dan dinyatakan bahwa Tanjungbalai dalam sitiasi Darurat Gizi Buruk Anak", kata Arist.

Merujuk ketentuan UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan UU RI. No. 35 tahun 2014 mengenai perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak junto UU RI No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), tidak ada alasan bagi pemerintah daerah untuk tidak memberikan pemenuhan dan perlindungan anak atas kesehatan dasarnya.

"Pemerintah wajib memastikan bahwa setiap anak berhak mendapatkan layanan kesehatan dasarnya sehingga anak dapat berkembang dengan baik," ucapnya.

Lebih jauh Arist menjelaskan, jika kondisi ini terus dibiarkan dan angka anak dengan kurang gizi akut di Tanjungbalai terus bertambah dan diikuti dengan anak terpaksa meninggal karena kekurangan gizi buruk.

Komnas  Anak mendesak Walikota Tanjungbalai untuk mengevaluasi kinerja Kepala Dinas Kesehatan.

Ia meminta demi kepentingan perlindungan hak anak atas kesehatan, dalam waktu dekat Komnas Anak dan Tim Kerja Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Sumatera Utara segera bertemu Walikota dan Kepala Dinas Kesehatan Kota Tanjungbalai.

"Jika ditemukan unsur pembiaran pemerintah daerah terhadap pelanggaran hak anak atas kesehatan dengan mengakibatkan anak meninggal dunia, Tim Hukum Komnas Anak mewakili masyarakat akan melakukan langka hukum menggugat Pemerintah Kota dan Dinas Kesehatan dengan menggunakan hak hukum masyarakat (Citizen Law Suit)," tandasnya.(Uya)

 

Tags:

Berita Terkait

Related News