Usulan 10 Wakil Ketua MPR, Hasanuddin: Jangan Lebay Deh

BANDUNG,- Politisi PDI Perjuangan TB Hasanuddin menilai usulan salah satu partai politik agar pimpinan MPR ditambah menjadi 10 orang terlalu berlebihan. Ia menganggap usulan tersebut cenderung lebay karena hanya akan membebani keuangan negara.

"Menurut hemat saya berlebihan usulan itu terlalu berlebihan bahkan cenderung lebay," tukas Hasanuddin di Bandung, Selasa (20/8).

Mantan pimpinan Komisi I DPR RI ini mengungkapkan MPR adalah majelis. Menurutnya, bila berbicara keterwakilan dalam majelis, di MPR itu sudah diwakili oleh seluruh fraksi DPR.

"MPR itu sudah diwakili oleh seluruh fraksi partai yang ada di DPR ditambah kelompok DPD RI saya kira sudah cukup. Jadi buat apa ada pimpinan MPR 10 orang? Kan sudah terwakili," cetusnya.

Hasanuddin mengatakan di MPR juga memiliki ketua-ketua fraksi dari seluruh partai ditambah juga ada kelengkapan MPR.

"Lagipula, tugas-tugas MPR saat ini juga tidak terlalu berat karena MPR sudah bukan lembaga tertinggi negara lagi. Untuk melaksanakan rapatpun hanya 1 tahun 1 kali saja, itupun lebih banyak urusan keprotokolan khususnya pelantikan Presiden dan Wakil Presiden saja," ujar anggota DPR RI terpilih periode 2019 - 2024 ini.

Ia menambahkan, didalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) tertulis jumlah pimpinan MPR hanya 5 orang terdiri atas 1 ketua dan 4 wakil.

Ia menegaskan bahwa UU MD3 yang saat ini digunakan adalah produk tahun 2014 kemudian diamandemen dan disahkan Februari 2018.

"Ingat lagi dong, UU MD3 itu usulan siapa. Sekarang yang mengusulkan 10 wakil ketua MPR itu partai apa. Dulu mati-matian minta 3 wakil ketua berdasarkan jumlah paket. sekarang minta 10 sesuai jumlah fraksi. Kok inkonsistensi," cetusnya.

Sebelumnya PAN mengusulkan pimpinan MPR 10 orang. Padahal mengenai susunan dan mekanisme penetapan pimpinan DPR setelah Pemilu 2019 itu tertuang dalam UU MD3 Pasal 427D.

Dalam pasal itu, diatur mengenai jumlah kursi pimpinan yang terdiri atas 1 orang ketua dan 4 wakil ketua.

Mereka disebutkan berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPR. Jatah posisi Ketua DPR diperuntukkan bagi partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPR.

Selanjutnya, wakil Ketua DPR adalah anggota DPR yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua, ketiga, keempat, dan kelima. PDI Perjuangan diketahui unggul di posisi pertama dan memiliki jatah 133 kursi di DPR RI. (nie/*)

Tags:

Berita Terkait

Related News