Aroma Tajam Penyalahgunaan Wewenang Dalam Proses Penyaringan Perangkat Desa Sukamukti

BANJAR,- Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Kota Banjar melakukan audiensi dengan Tim Fasilitasi Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Sukamukti Tahun 2019 di Ruang Kerja Camat Pataruman Kota Banjar , Senin (19/8).

Audiensi bertujuan mempertanyakan langkah konkret yang sudah dilakukan oleh Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Sukamukti Tahun 2019 Kecamatan Pataruman, khususnya dalam menyikapi laporan awal kader GMNI, Firosul Haq yang merasa dirugikan dalam proses Penyaringan Pengangkatan Perangkat Desa Sukamukti Unsur Kewilayahan.

Diduga ada penyalahgunaan wewenang Pemerintah Desa Sukamukti dan mekanisme serta rekapitulasi yang tidak sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Menurut  Firosul, dari hasil konsultasi dan mediasi kepada Pejabat Penanggung Jawab Tim Fasilitasi Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Sukamukti Tahun 2019 (Camat) dan Tim Fasilitasi Kecamatan, Senin (5/8), Penerbitan atau Publikasi Surat Pengumuman Hasil Penyaringan Calon Perangkat Desa Nomor : 006/PAN/Ds/2019 pada tanggal 26 Juli 2019 dengan melampirkan Hasil Rekapitulasi Nilai Penyaringan Perangkat Desa Sukamukti yang diumumkan secara terbuka pada Hari Senin tanggal 29 Juli 2019 tidak melalui tahapan koordinasi atau konfirmasi terhadap Pejabat Penanggung Jawab Tim Fasilitasi Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Sukamukti Tahun 2019 (Camat) dan Tim Fasilitasi Kecamatan.

"Senin 5 Agustus lalu, saya sudah menghadap ke Camat Pataruman yan mengaku tidak tahu soal terbitnya surat pengumuman. Dan hasil konsultasi pun pihak Kecamatan mengakui bahwa rekapitulasi nilai yang diterbitkan oleh panitia memang belum sesuai dengan ketentuan Perwal," kata Firosul.

Ia menyampaikan sebelum berangkat konsultasi dan mediasi ke kecamatan dirinya sudah terlebih dahulu audiensi dengan pihak panitia dan Pemerintah Desa Sukamukti.

Akan tetapi panitia mengklaim bahwa hasil rekapitulasi yamg disampaikan sudah sesuai dengan aturan teknis Panitia dengan berlandaskan kepada Perkades Desa Sukamukti. Karena merasa dirugikan dengan keputasan panitia tersebut dirinya segera melakukan Kosnsultasi dan Mediasi ke Kecamatan.

"Saya masih ingat, saat itu pak camat menerima keluhan saya dan berjanji akan segera memanggil pihak Pemeritah Desa Sukamukti dan Panitia Penyaringan Perangkat Desa Unsur Kewilayahan untuk diminta keterangan dan hasil klarifikasinya akan disampaikan nanti setelah ada keterangan yang jelas," ujarnya.

Namun dirinya merasa dibohongi dan merasa dipermainkan oleh tim Fasilitasi Kecamatan dengan terbitnya Surat No: 005/179/DS/VIII/2019 Perihal Undangan Pelantikan Perangkat Desa Pelaksana Kewilayahan.

"Sudah lebih dari satu minggu saya menunggu informasi dari pihak kecamatan tapi tiba-tiba desa sudah melantik. Saya merasa dipermainkan karena keluhanya tidak diindahkan oleh pihak kecamatan. Padahal sudah berjanji akan memberitahukan kemabil kepada saya tentang hasil rapat koordinasi pihak kecamatan dan Pemerintah Desa kepada saya," keluhnya.

Melihat fenomena tersebut DPC GMNI Banjar dirasa perlu untuk turun tangan dan mendampingi kadernya tersebut demi  Asas Kepastian Hukum,Asas Kemanfaatan, Asas Ketidakberpihakan, Asas Kecermatan, Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan, Asas Keterbukaan dan Asas Kepentingan Umum serta Asas Pelayanan Yang Baik.

"GMNI Sebagai Organisasi Perjuangan berjuang untuk Rakyat dan berjuang bersama-sama Rakyat. berkewajiban membela dan mengamalkan Pancasila senantiasa menjunjung tinggi Kedaulatan Negara di bidang ekonomi, politik, budaya dan pertahanan keamanan," kata Sekjen DPC GMNI Kota Banjar, Fahri Aditya.

Fahri menambahkan hasil dari audiensi ini sangat tidak memuaskan. Ia juga merasa lucu karena ketika Firosul mengeluhkan proses tindak lanjut daripada pelaporan sebelumnya, Camat menjawab bahwa tidak ada SOP ataupun Juklak Juknis terkait penanganan permasalahan/sengketa proses pada saat terselenggaranya pemilihan perangkat kewilayahan yang tertera di perwal, perkades, ataupun perdes sehingga laporan sebelumnya tidak dapat di proses.

"Beliaupun berdalih ini akan menjadi bahan evaluasi kami, mengingat akan ada lagi pemilihan perangkat desa unsur kewilayahan yang akan diselenggarakan di Kecamatan Pataruman. Jika apa yang di katakan Pak Camat terkait tidak ada aturan tersebut, GMNI ingin Pemda secepatnya turun tangan. Masa membuat perwal tidak konferhensif!," tegasnya.

Disinggung tentang rekomendasi pelantikan Perangkat Desa (Pelaksana Kewilayahan) Desa Sukamukti, Dedi Camat Pataruman berdalih bahwa dirinya tetap terpaksa harus memberikan rekomendasinya untuk melksanakan pelantikan karena diniliai berkas yang disampaikan Pihak Pemerintah Desa Sukamukti sudah sesuai meaknisme dan peraturan perundang undangan yang berlaku.

"Saya menyerahkan semua kewenangan kepada pihak Pemerintah Desa Sukamukti dan pihak Desa sudah mengklaim telah melakukan klarifikasi dan mediasi ulang dengan saudara Firosul Haq dan berkas yang sampai kepada sayapun saya nilai sudah seuai dengan mekanisme yang berlaku jadi terpaksa mau tidak mau saya harus menanda tanganinya," ujarnya saat dimintai klarifikasi

Namun pihaknya berjanji akan segera mengagendakan pertemuan antara pihak pengaju dan Tim Fasilitasi dengan Pihak Pemerintah Desa untuk kembali memediasi dan klarifikasi jika memang masih terdapat kekeliruan didalamnya.

Sementara itu Sekretaris Kecamatan Pataruman Asep Yani Taruna menambahkan, berkenaan Surat Permohonan Data , Surat Pernyataan Penolakan yang dilengkapi berkas administrasi pendukung lainya akan segera di koordinasi dengan pihak terkait yang berwenang.

"Semua surat dari pengaju sudah kita terima dan kita akan segera meresponnya dan memberikan balasan surat secepatnya," tandasnya. (***)

 

 

Tags:

Berita Terkait

Related News