Datangi Disnakertrans Jabar, Pengusaha Serahkan Surat Penolakan SK Rekomendasi UMSK Bupati Cellica

BANDUNG,- Para pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kab. Karawang menolak SK rekomendasi Upah Minimum Sektoral (UMSK) 2019 Bupati Karawang  Cellica Nurrachadiana.

Surat penolakan dari yang ditandatangani 136 perusahaan dari berbagai sektor industri di Kab. Karawang ini diserahkan DPK Apindo Kab. Karawang ke Disnakertrans Jawa Barat dan diterima langsung oleh Sekdis Disnakertrans Jawa Barat Agus. E Hanafiah, Jumat (23/8).

Ketua Dewan Pengurus Kabupaten/Kota (DPK) Apindo Kabupaten Karawang, Abdul Syukur mengatakan, penetapan rekomendasi yang dikeluarkan bupati Karawang bertentangan dengan PP 78 dan Permen 15 tahun 2018 khususnya pasal 15 dan 16.

"Proses penetapan rekomendasi minum upah yang nantinya akan disahkan Gubernur Jawa Barat itu juga tidak melibatkan para pengusaha dan menyalahi aturan yang ada," kata Abdul usai menyerahkan bukti penolakan rekomendasi UMSK Kab. Karawang 2019 ke Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Jawa Barat, Jalan Soekarno Hatta Bandung.

Ia menyebut, dalam aturan itu disebutkan dengan tegas bahwa, upah minum sektoral kabupaten/kota harus ada kesepakatan antara serikat sektor dengan asosiasi sektor.
"Tapi tanpa ada kesepakatan ibu bupati dalam hal ini pemkab Karawang membuat rekomendasi UMSK," ungkapnya.

Ia menambahkan, dengan adanya SK rekomendasi dari bupati Karawang, Gubernur juga tidak bisa melakukan perubahan atau mengambil diskresi terhadap rekomendasi UMSK. Jika tidak ada kesepakatan, menurut Abdul Syukur, berlaku upah yang lama selama tidak lebih rendah dari UMK.

"Nilai yang direkomendasikan oleh bupati ini sangat memberatkan industri yang ada di Karawang. Sehingga akan berdampak kepada daya saing industri di Kab. Karawang dibandingkan dengan industri di daerah lain," ujar dia.

Ia berharap, industri di Kab. Karawang dapat menyerap tenaga kerja. Namun dengan adanya kebijakan upah terlalu tinggi membuat para pelaku industri melakukan efisiensi karena biaya produksi yang terlalu tinggi.

Ia juga menegaskan, berbagai langkah sudah dilakukan pihaknya untuk menolak rekomendasi UMSK 2019 Karawang tersebut, dengan melaporkannya ke Ombudsman RI serta Kemendagri.

"Nanti setelah ini kami juga akan memberikan surat penolakan UMSK Karawang langsung pada Gubernur Jabar kemudian ke Ombudsman RI dan Kemendagri," ujarnya.

Sekretaris Eksekutif DPP Apindo Jawa Barat Rudi Martono mengatakan, pihaknya sangat konsen dengan permasalahan tersebut. Industri di Kab. Karawang menjadi tolak ukur kondusifitas iklim usaha di Jawa Barat.

“Ini tes bagi Gubernur kita Kang Emil, kalau beliau bisa mengatasi masalah ini dia lulus dari masalah ketenagakerjaan utamanya pengupahan. Kalau dia tidak bisa mengatasi masalah ini, akan menjadi penilaian kami para pengusaha,”ucapnya.

Apindo meminta pemerintah provinsi Jawa Barat agar menangani permasalahan dengan serius. Menurut Rudi, pihaknya khawatir apabila pemasalahan rekomendasi UMSK 2019 Karawang tidak tertangani dengan baik, maka dampaknya akan melebar.

"Pasti akan rugi semua. Pengusaha, pekerja dan pemerintah. Perusahaan hengkang, perusahaan tutup, itu dampaknya ke pekerja. Untuk mempertahankan yang sudah ada saja itu sudah bagus," tandasnya. (nie/*)

 

Tags:

Berita Terkait

Related News