Naiknya Iuran BPJS, Pemerintah Tidak Sensitif

BANDUNG,- Rencana pemerintah menaikkan iuran BPJS Kesehatan segera direalisasikan. Hal ini sudah dibahas dalam rapat gabungan Komisi IX dan XI DPR RI, Senin (2/9) kemarin.

Ketua Asosiasi BPSK Jawa Barat Firman Turmantara menyebutkan, penerapan kenaikan iuran sudah pasti akan dilaksanakan, tinggal menunggu Perpres. Jika Perpres ditandatangan Presiden, maka usulan skema kenaikan mulai berlaku sesuai jadwal kenaikan tiap kelas.

"Persoalannya adalah apakah kebijakan ini sudah tepat? Apakah akibat salah urus (manajemen hukum), harus keluar Perpres tentang kenaikan iuran yang membebani masyarakat," tukasnya.

Bukti buruknya manajemen BPJS Kesehatan adalah soal tidak adanya koordinasi dengan Kementerian Sosial mengenai masih terdapat peserta JKN yang masih bermasalah. Status mereka belum jelas apakah masuk dalam kategori mampu atau miskin.

Kesalahan lainnya adalah mengenai penggunaan dana BPJS Kesehatan yang diinvestasikan dan imbasnya kemana-mana, yang akhirnya untuk menutupi defisit iuran dinaikan. Sementara pelayanan kesehatan kepada masyarakat masih jauh dari memadai dan masih banyak masalah, seperti antrian panjang, pelayanan dengan sistem zonasi, perilaku diskriminasi bagi pengguna BPJS, tidak adanya kepastian mengenai masalah obat dan penyakit apa yang bisa terlindungi BPJS.

"Karena defisit, di tahun 2019 ini defisit BPJS Kesehatan bisa diatas Rp 16,5 triliun, tiap tahun BPJS Kesehatan defisit, dan bisa mencapai Rp 1 T per bulan. Maka terjadilah tunggakan-tunggakan, seperti tunggakan BPJS ke Kalbe Farma yang mencapai Rp 300 miliar," ungkapnya.

Dirinya menuturkan, yang mengusik logika dan rasa keadilan adalah di satu sisi anggaran defisit puluhan triliun rupiah, namun di sisi lain tunjangan Direksi BPJS dinaikan dan ironisnya sekarang masyarakat malah akan dibebani iuran.

Karena buruknya manajemen BPJS Kesehatan tidak logis dan tidak adil jika harus dibebankan ke masyarakat melalui kenaikan iuran, maka rencana pemerintah untuk menaikkan premi JKN untuk Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) kelas III harus ditolak.

Dalam logika hukum kebijakan pemerintah dalam menangani masalah BPJS ini, khususnya terkait kenaikan gaji pimpinan BPJS lewat Permenkeu No.112/PMK.02/2019 tanggal 1 Agustus 2019, dan kenaikan iuran BPJS lewat Perpres, telah berseberangan dengan hukum/asas hierarki (lex superior derogat legi inferior) serta melanggar rasa keadilan.

Kondisi dan kebijakan BPJS di atas, terbukti telah melanggar sejumlah undang-undang, seperti UU No.36/2009 tentang Kesehatan; UU 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen; UU No.12/2012 tentang Tatacara Pembuatan Peraturan Perundang-undangan; UU No.19/2003 tentang BUMN; UU No.24/2011 tentang BPJS; UU No.40/2004 tentang SJSN; UU No.11/2009 tentang Kesejahteraan Sosial; UU No. 7/1994 tentang Ratifikasi WTO, dan Pasal.1320 KUHPerdata.

Selain itu, Perpres No.50/20017 menegaskan, bahwa kesehatan merupakan salah satu bidang prioritas perlindungan konsumen yang wajib diperhatikan. Terlebih dalam Pembukaan UUD 1945 diamanatkan, bahwa kesehatan sebagai bagian dari hak asasi manusia dan merupakan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia.

Untuk menanggulangi defisit Dana Jaminan Sosial (DJS) kesehatan, pemerintah diharapkan mencari cara lain yang lebih sensitif terhadap kondisi masyarakat dan tidak blunder.

"Saat listrik padam di Jawa dan Bali beberapa waktu lalu, Presiden Joko Widodo sempat marah karena PLN tidak becus dan perlu tindakan lebih keras. Nah, apakah dengan manajamen seperti ini BPJS masih dianggap becus dan tudak perlu tindakan lebih keras, sehingga perlu dinaikan gajinya yang bisa mencapai Rp 300 juta per bulan?" ucapnya.

Tampaknya pemerintah akan tetap menaikan iuran meski ditolak DPR, dan belum tentu penyelenggaraan pelayanan kesehatan akan lebih baik. Inikah wujud kebijakan yang inkonstitusional, yang di jaman Orde Baru pelanggaran konstitusi dianggap sebagai hantu yang sangat ditakutkan.(*)

Tags:

Berita Terkait

Related News