Dalam Tata Kelola Pemerintahan, Desa Harus Akuntabel

BANDUNG,- Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Teddy Kusdiana meminta pemerintah desa untuk menerapkan prinsip akuntabel dalam tata kelola pemerintahannya. 

Hal tersebut diutarakannya saat membuka kegiatan Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa bagi Kepala Urusan (Kaur) Keuangan Desa se-Kabupaten Bandung yang berlangsung di Hotel Antik Soreang, Senin (9/9). 

Sekda menilai, kaur keuangan merupakan sumber daya yang sangat menentukan berhasil atau tidaknya proses penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan sosial kemasyarakatan. 

“Perannya dalam mengelola pemerintahan dan manajemen desa pun cukup besar. Termasuk dalam mempertanggungjawabkan keuangan desa,” ucap Teddy.

Hal ini, lanjut Teddy, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa. Dalam peraturan itu disebutkan, kaur keuangan berkedudukan sebagai pelaksana teknis dan bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan manajemen keuangan.

Dia menambahkan, selaras dengan salah satu pembangunan Bupati Bandung Dadang M Naser , pihaknya pun memiliki komitmen kuat dalam memantapkan kualitas sumber daya manusia perdesaan.

“Hal ini ditandai dengan banyaknya program-program pemberdayaan masyarakat yang diluncurkan, seperti PSPM (Program Sabilulungan Pemberdayaan Masyarakat) Raksa Desa. Kami berharap dengan program yang ada, pemerintah desa juga bisa lebih mandiri dalam mengelola seluruh potensi dan sumber daya yang dimilikinya,” bebernya. 

Pada kesempatan itu, dia juga berharap seluruh aparatur desa dapat memahami manajemen pemerintahan desa. 

“Mulai dari aspek kewenangan, kelembagaan, administrasi, rencana pembangunan dan produk hukum desa. Agar tata kelola keuangan desa bersih, tertib, efektif dan efisien,” harapnya. 

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bandung Tata Irawan Subandi memaparkan, pelatihan tersebut dilaksanakan selama empat hari, 9 – 12 September 2019.

“Untuk pesertanya sendiri, pelatihan ini diikuti oleh 270 kaur se-Kabupaten Bandung. Nantinya peserta akan dibagi menjadi dua gelombang, masing-masing terdiri dari 135 peserta,” papar Tata.

Pada kegiatan tersebut, lanjut Tata, peserta akan diberikan beberapa materi seperti teknis penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jawa Barat (Jabar).

“Selain itu, ada juga materi terkait administrasi perpajakan dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama, pengawasan keuangan desa dari DPMD provinsi Jabar, pengadaan barang dan jasa dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor dan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SisKeuDes) dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Bandung,” pungkasnya. (Pan/*)

Tags:

Berita Terkait

Related News