BKPSDM Tindak Lanjut Penyimpangan Di Kantor Kecamatan Cilamaya Wetan

KARAWANG,- Adanya pengaduan masyarakat yang melaporkan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) Kecamatan Cilamaya Wetan telah merekrut Pegawai Non PNS, membuat BKPSDM (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia) Karawang melakukan tindak lanjut.

Tindak lanjut BKPSDM ini didasarkan pada Surat Edaran Bupati Nomor :800/5149/BKPSDM/2019 tentang Penataan Pegawai Non PNS Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang yang isinya adalah larangan bagi seluruh Perangkat Daerah untuk melakukan penambahan/rekruitmen Pegawai Non PNS.

Kepala Bidang Pengadaan Dan Pemberhentian Pegawai ASN BKPSDM Kabupaten Karawang, Taopik Maolana, langsung bergerak bersama tim menuju lokasi kantor Kecamatan Cilamaya Wetan guna mencari informasi yang diberikan masyarakat belum lama ini.

Kunjungan tersebut disambut oleh Sekretaris Camat Cilamaya Wetan, Entoh Hendra Permana, yang sekaligus merangkap sebagai Plt. Camat Cilamaya Wetan.

Namun saat tim BKPSDM berkunjung ke kantor Kecamatan Cilamaya Wetan Pegawai Non PNS yang dimaksud tidak berada ditempat. Pegawai Non PNS tersebut diketahui baru bekerja selama 1 bulan.

Plt Camat, Entoh Hendra Permana pihak Kecamatan Cilamaya Wetan membenarkan isi laporan masyarakat tersebut.

Hal tersebut dilakukan karena Kecamatan Cilamaya Wetan sangat membutuhkan tenaga dalam pengoperasian Teknologi Informasi sebagai penunjang pekerjaan. Namun, kata dia, Kecamatan Cilamaya Wetan tidak berniat untuk merekrut Pegawai Non PNS secara resmi karena tidak memiliki anggaran.

"Hingga saat ini pihak Kecamatan Cilamaya Wetan tidak memberikan honor dan tidak memberikan Surat Perjanjian Kerja bagi Pegawai Non PNS yang dimaksud," ujar Entoh.

Entoh juga mengaku khilaf karena belum sempat membaca Surat Edaran Bupati yang baru tentang Penataan Non PNS tersebut sehingga merekrut Pegawai Non PNS walaupun tidak secara resmi.

"Karena pada saat ini, kami di Kecamatan Cilamaya Wetan sangat membutuhkan tenaga baik itu PNS atau Non PNS yang memiliki keahlian dalan bidang Teknologi Informasi dalam menunjang pekerjaan administrasi yang ada. Namun saya tidak berniat untuk merekrut tenaga Non PNS karena memang kami tidak memiliki anggaran," ujarnya.

Kata Entoh pada saat itu, ada warga yang menawarkan diri dan siap membantu pekerjaan mengenai Teknologi Informasi di Kecamatan Cilamaya Wetan walaupun tanpa digaji.

"Karena ada yang menawarkan diri bekerja tanpa digaji saya mempersilahkan yang bersangkutan untuk membantu pekerjaan rekan-rekan di kantor. Orang tersebut baru bekerja kurang lebih satu bulan, namun hingga saat ini saya tidak membuatkan Surat Perjanjian Kerja atau SK dan saya juga belum pernah memberikan honor. Saya hanya berusaha memanfaatkan tenaga kerja yang ditawarkan," jelasnya.

Berdasarkan keterangan Entoh, terdapat 17 Orang Pegawai Negeri Sipil dan 15 Orang Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil di Kecamatan Cilamaya Wetan. Pegawai Non PNS di Kecamatan Cilamaya wetan terdiri dari 2 orang Operator SIAK, 8 Orang Non PNS Satpol PP, dan 4 Orang sebagai staf administrasi, dan 1 orang sebagai Pramu Kantor.

Sementara itu Taopik Maolana, Kepala Bidang Pengadaan Dan Pemberhentian Pegawai ASN BKPSDM Karawang dalam investigasi tersebut mengingatkan dengan dikeluarkannya Surat Edaran Bupati tentang Penataan Pegawai Non PNS, Perangkat Daerah tidak boleh merekrut atau menambah Pegawai Non PNS.

Jika terdapat Perangkat Daerah yang terbukti mengangkat Pegawai Non PNS, kata Taopik maka akan ada sanksi yang diberikan yaitu penundaan pencairan TPP secara kolektif sampai penambahan Pegawai Non PNS tersebut diberhentikan atau dibatalkan.

Taopik meminta kepada pegawai Kecamatan Cilamaya Wetan ditengah ketidakmampuan dalam bidang teknologi informasi bukanlah alasan mengangkat Non PNS lagi. "Seharusnya keterbatasan yang ada menjadi motivasi bagi rekan-rekan agar mau belajar tentang teknologi atau belajar dalam bidang lain sebagai penunjang pekerjaan dan tanggung jawab sebagai ASN,” kata Taopik.

Lanjutnya dengan adanya Surat Edaran Bupati tentang Penataan Pegawai Non PNS, diharapkan menjadi alat pengingat bagi semua pegawai pemerintah agar tidak terulang hal seperti ini dan terjadi imbas yang tidak diharapkan.

Setelah adanya tindak lanjut BKPSDM, akhirnya Plt. Camat akan melakukan tidakan bagi Pegawai Non PNS yang dimaksud. Sebagai bentuk kepatuhan terhadap Surat Edaran Bupati tersebut Pegawai Non PNS tersebut akan segera diberhentikan. (Uya)

 

Tags:

Berita Terkait

Related News