Aliansi Masyarakat Jabar Minta Revisi UU KPK Segera Disahkan

BANDUNG,- Ratusan orang yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Jawa Barat mendatangi Gedung Sate Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Senin (16/9). Kedatangan mereka dalam rangka mendukung revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi.

“Aksi ini sebagai dukungan moral kepada pemerintah dan DPR untuk segera mengesahkan revisi Undang-Undang KPK,” ujar Andri Beri, koordinator aksi.

Menurutnya, tidak ada lembaga atau instansi pemerintah yang bekerja diluar undang-undang, begitu pula dengan KPK. Maka itu, revisi ini diperlukan guna memerkuat lembaga anti rasuah tersebut, bukan malah memerlemah.

"Kita juga menyesalkan pimpinan KPK yang mundur dan menyerahkan mandat ke presiden. Kita juga menilai kerja KPK sudah melampaui batas dan wewenangnya," cetusnya.

"Kedepan, kedudukan KPK perlu ditempatkan sebagai bagian dari cabang kekuasaan eksekutif. Namun sebagai lembaga penegakan hukum, KPK tetap tidak dapat diintervensi oleh kekuatan dan kepentingan kelompok manapun," ujar dia.

Massa menginginkan KPK semakin profesional dalam lakukan penegakan korupsi di Tanah Air. Maka itu, pihaknya mendorong Pemerintah Provinsi Jabar untuk meneruskan aspirasi ini ke pemerintah pusat, agar revisi UU KPK segera disahkan.

"Sudah seharusnya masyarakat mendukung penuh revisi UU KPK, yang bertujuan untuk KPK yang lebih baik dan berintegritas," tandasnya. (nie/*)

 

Tags:

Berita Terkait

Related News