Desa Dan Kelurahan Harus Saling Bersinergi

MAJALENGKA,- Desa maupun kelurahan berada dalam satu sistem pemerintahan, dan harus saling bersinergi untuk mewujudkan visi pembangunan di daerah. 

Sebanyak 330 desa dan 13 kelurahan di Kabupaten Majalengka, harus berkomitmen dan taat pada sistem agar visi Religius, Adil, Harmonis, dan Sejahtera (Raharja) yang diusung oleh pemerintah kabupaten dapat terealisasi.

Program yang sudah berjalan di Kementerian Desa, menimbulkan problem yang dihadapi dalam masalah skill management dan sumber daya manusia (SDM), sehingga banyak desa yang administrasinya bermasalah ketika dilakukan audit oleh Inspektorat.

"Perangkat desa yang ada dibawah kepemimpinan kepala desa, harus mampu menyelesaikan pekerjaan yang berkaitan dengan penyerapan Anggaran Dana Desa (ADD)," ujar Bupati Majalengka Karna Sobahi, dalam sambutannya pada acara penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Post Audit Desa Tahun Anggaran 2018, di Gedung Yudha Abdi Negara, Senin (16/9). 

Selanjutnya, kata dia, langkah Inspektorat dalam memeriksa desa, merupakan wujud dari sistem dalam rangka evaluasi kebijakan dan realisasi keuangan.

"Pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat, harus mampu menopang pendapatan masyarakat," imbuhnya. 

Sementara itu, Inspektur Kabupaten Majalengka Edi Noor mengungkapkan, dari hasil pemeriksaan Inspektorat terhadap 120 desa tersebut, ada potensi kerugian negara dengan indeks 0.58 persen, dan masuk pada zona kuning atau hati-hati. Jika dirupiahkan, ada potensi kerugian negara sekitar Rp 2 miliar dari 120 desa tersebut.

Tindak lanjut pemeriksaan, sambung Edy, harus diselesaikan paling lambat 60 hari setelah laporan audit diselesaikan. Apabila tidak ditindaklanjuti, maka akan ditangani aparat penegak hukum (APH) untuk proses penyidikan lebih lanjut.

"Hal ini harus segera diperbaiki, jika tidak diselesaikan dalam kurun waktu 60 hari, maka kasusnya akan dilimpahkan ke Aparat Penegak Hukum (APH) untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan," ungkapnya.

Lebih lanjut, Edy menjelaskan, pos audit menyasar 4 aspek desa, dimana yang pertama. Aspek kebijakan untuk mengukur efektivitas kegiatan yang didanai dari dana desa. Aspek kelembagaan bertujuan mengukur proses yang berlangsung apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Aspek keuangan untuk mengetahui tingkat efisiensi penyerapan APBDesa. Serta aspek pengelolaan aset desa.

"Dari 4 aspek ada 112 kondisi/kejanggalan dari aspek kebijakan, 180 kondisi dari aspek kelembagaan, aspek keuangan 581 kondisi serta aspek pengelolaan aset ada 196 kondisi," jelas Edy.

Setelah pos audit ini selesai, pihaknya juga sudah memberikan rekomendasi atau menunjukan titik kesalahan dalam pelaporan agar dapat segera diselesaikan, sehingga tidak tersandung kasus hukum. (man/*)

Tags:

Berita Terkait

Related News