Perda No 1/2011 Bertentangan Dengan UUD 45

KARAWANG,- Video sidak yang dilakukan oleh Kepala Disnakertrans Karawang dan perwakilan DPRD ihwal perekrutan tenaga kerja di salah satu perusahaan ternama, Senin (16/9), menjadi viral.

Sidak tersebut dilakukan di Rumah  Sakit Lira Medika, dan ditemukan tiga mobil yang membawa calon tenaga kerja dari luar Karawang yang sedang melakukan tes kesehatan. 

Sidak tersebut dilakukan karena adanya pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan dalam perekrutan tenaga kerja yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 1 Tahun 2011.

Menurut Direktur Eksekutif Cakra Institute Dede Nurdin, perda tersebut adalah perda rasis yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, perda tersebut menurutnya sudah tidak berlaku lagi, dan menjadi salah satu dari perda yang dicabut Kemendagri.

"Ini adalah perda yang rasis dan diskriminatif, sebab berdasarkan UUD 1945, Pasal 27 Ayat (2), bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Jadi jelas Perda tersebut bertentangan dengan UUD 1945, dan bertentangan dengan undang-undang HAM.

“Jika Disnakertrans bersikukuh bahwa Perda tersebut masih berlaku, kami pun mempertanyakan, apakah selama ini Disnakertrans memiliki data resmi perusahaan yang menerapkan kuota 60/40, dan mana saja yang masih kekurangan orang lokal Karawang,” urainya. 

Solusi jika bersikukuh menggunakan kuota 60/40 dalam membuat perda atau kebijakan karena mengganggap adanya kesenjangan sosial masalah tenaga kerja antara warga lokal dan pendatang, maka Pemkab Karawang harus membuat tindakan afirmatif. Tindakan afirmatif adalah kebijakan yang diambil yang bertujuan agar kelompok/golongan tertentu memperoleh peluang yang setara dengan kelompok/golongan lain dalam bidang yang sama.

Kebijakan afirmatif ini haruslah bersifat sementara waktu. Apabila sudah terjadi kesetaraan, maka kebijakan tersebut tidak perlu diberlakukan lagi. Karena, bila terus dilakukan maka akan menjadi kebijakan yang bersifat diskriminatif.

Pihaknya berharap, ajang sidak ini bukan hanya pencitraan dalam suasana Hari Jadi Kabupaten Karawang. Dan, diharapkan Perda 1/2011 tidak digunakan sebagai tameng dan alat pukul dibalik ketidakmampuan Pemkab Karawang mengembangkan SDM, sarana dan prasarananya.

"Untuk menguji keseriusan pemerintah dalam mengendalikan pengangguran di Kabupaten Karawang, kenapa Pemkab tutup mata dalam pembangunan BLK di tiap kecamatan yang tidak terealisasi sementara rencana tersebut sudah masuk di dalam RPJMD serta visi misi Celicca-Jimmy 2015-2020," pungkas Dede. (wins/*)

Tags:

Berita Terkait

Related News