Kejaksaan: Penegakan Hukum Itu Pencegahan

JAKARTA,- Jaksa Agung Muda Intelijen Jan S Maringka mengklaim,  Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) dibentuk sebagai respon kejaksaan dalam mendukung program pemerintah di bidang pembangunan. 

Hal ini dirasakan sejalan dengan komitmen Presiden Joko Widodo dalam mengedepankan upaya peran serta kejaksaan mengawal pembangunan, bahwa pencegahan harus dilihat sebagai strategi jitu dalam pemberantasan korupsi.

"Pemahaman tentang penegakan hukum ini tidak dapat disamakan dengan industri yang keberhasilannya semata-mata diukur dari tingkat penanganan perkara. Penegakan hukum justru dikatakan berhasil, apabila mampu menekan tingkat kejahatan dan meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat," kata Jan, saat kuliah umum Ikatan Alumni Universitas Indonesia Sekolah Pasca Sarjana, Sekolah Kajian Stratejik Global, dan Sekolah Ilmu Lingkungan, di Kampus UI Salemba, Jumat (20/9). 

 

Jan menekankan, akibat penegakan hukum yang berfokus pada penindakan berakibat pada penyerapan anggaran yang sangat rendah hingga akhir tahun 2018, yakni hanya sekitar 28 persen. Hal itu terungkap ketika Presiden Jokowi mengumpulkan semua kepala daerah dan aparatur penegak hukum, Oktober 2018.

“Kondisi yang disampaikan para kepala daerah adalah takut dipanggil-panggil dan diperiksa-periksa oleh aparat penegak hukum, kalau mengerjakan pembangunan dengan anggaran yang sudah ada,” ungkap Jan.

Kondisi ini, diakuinya, merupakan sebuah ancaman terhadap pembangunan, mengingat di setiap daerah harus dilakukan pembangunan dan penyerapan anggaran harus tepat guna dan tepat sasaran. Terlebih, keberhasilan penegakan hukum, bukan diukur dari rasa takut yang diakibatkan oleh penindakan dan pemenjaraan para pelanggar hukum.

Dirinya menilai, tantangan terbesar dalam penegakan hukum saat ini tidak dapat dilepaskan dari pola pikir aparat penegak hukum, serta masih rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap upaya penegakan hukum. Dengan kesadaran hukum, lanjutnya, pelanggaran pastinya akan efektif berkurang.

“Jadi, penekanan pencegahan pelanggaran hukum itu yang harus diprioritaskan. Membangun kesadaran hukum masyarakat Indonesia. Di negara-negara maju yang hukumnya sudah mapan, penindakan atau pemenjaraan itu malah jalan terakhir yang ditempuh. Kesadaran hukum mereka yang lebih diprioritaskan melalui pencegahan,” urainya.

Terkait pengawalan pembangunan nasional, lanjutnya, kejaksaan memiliki peran sentral. Bahkan, di hampir setiap program pembangunan nasional, peran jaksa sangat dinantikan. Dengan dasar itulah, Kejaksaan Agung membentuk Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan (TP4) yang bekerja untuk mengawal dan membantu penyerapan anggaran agar tepat sasaran dalam pelaksanaan pembangunan.

“Jadi sekarang harus dibalik. Bukan penindakan dan pemidanaan yang diutamakan, tetapi pendampingan. Kita bersama-sama mewujudkan pembangunan yang tepat sasaran dan tepat anggaran,” cetusnya.

Bahkan, dalam peran-perannya, kejaksaan mengawal proyek pembangunan nasional dengan tujuan mengembalikan kerugian negara, bukan menekankan penghukuman kepada pelaksana pembangunan.

“Buat apa memenjarakan pelaksana, kalau kerugian negaranya tidak bisa dikembalikan? Makanya, pendekatan persuasif dengan mengedepankan pencegahan, itulah yang kita lakukan sejak awal program pembangunan nasional akan dijalankan,” tuturnya.

TP4 yang dibentuk pada 2015 dan mulai efektif bekerja sejak tahun 2016, diutarakan dia, memperoleh tanggapan positif dari pemerintah dan pelaku pembangunan. Hal ini antara lain dibuktikan dari antusiasme instansi/BUMN/BUMD yang mengajukan permohonan untuk memperoleh pengawalan dan pengamanan TP4 dalam pelaksanaan kegiatan pekerjaannya. (uya/*)

Tags:

Berita Terkait

Related News