Baru Sekarang Peredaran Ranitidin Dihentikan, Bukti Negara Tak Hadir Lindungi Rakyat

BANDUNG,- Penghentian peredaran obat asam lambung Ranitidin yang diduga tercemar NDMA oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) membuktikan bahwa saat ini negara tidak optimal mengawasi kesehatan masyarakat.

Ketua Asosiasi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Jawa Barat Firman Turmantara meyebutkan, Singapura sudah jauh-jauh hari telah melarang 8 jenis obat asam lambung yang tercemar NDMA.

Melansir situs resmi BPOM  AS (FDA), beberapa obat Ranitidin tengah dikaji karena mengandung pengotor nitrosamine yang kerap disebut dengan N-Nitrosodimethylamine (NDMA) dengan kadar rendah.

Perlu diketahui, NDMA disinyalir sebagai sumber karsinogen atau zat penyebab kanker pada manusia. NDMA juga dikenal sebagai pencemar lingkungan yang kerap ditemukan dalam air, makanan termasuk daging, produk susu, dan sayuran.

"Sebenarnya sesuai amanat konstitusi, negara wajib hadir untuk melindungi dan mensejahterakan rakyat," kata Dosen Hukum Bisnis dan Hukum Perlindungan Konsumen Pascasarjana Universitas Pasundan  di Bandung, Selasa (8/10).

Ketidakhadiran negara dalam melindungi konsumen, sebut dia, bisa terlihat pada kasus Vaksin Palsu dimana baru terungkap setelah 13 tahun beredar. Selain itu, kata dia, kasus Albothil setelah 35 tahun dikonsumsi rakyat Indonesia, Mie Samyang yang diduga mengandung lemak babi telah beredar sejak tahun 2013, Suplemen Viostin DS yang mengandung babi, dan lainnya.

"BPOM baru menyetop peredaran obat asam lambung Ranitidin, lantaran mengandung NDMA padahal sudah lama beredar dipasaran dan sudah dikonsumsi oleh rakyat Indonesia," ucapnya

Ia menegaskan, semestinya langkah negara melindungi konsumen di bidang obat-obatan kesehatan dapat dilakukan dengan melakukan pengawasan yang integral, intensif dan terus menerus.

"Dengan baru dihentikannya peredaran obat asam lambung Ranitidin yang tercemar NDMA oleh BPOM, terus terang ini merupakan langkah yang terlambat dan masyarakat kecewa, meskipun ada alasan "biar terlambat asal selamat", karena negara yang seharusnya melindungi konsumen ternyata "Terlambat Hadir". Sungguh mengecewakan," pungkasnya. (ipn)

 

Tags:

Berita Terkait

Related News