Partai Pengusung Di Pilgub Jabar Sepakat Interplasi Ridwan Kamil

BANDUNG,- Partai pengusung Ridwan Kamil saat Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Barat 2018 yaitu Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mendukung rencana Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat melakukan Hak Interpelasi kepada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

"Kami setuju interpelasi dan akan mengajak semua anggota dewan. Banyak hal yang ingin ditanyakan, banyak yang harus dijawab oleh gubernur," tegas Anggota DPRD Jabar dari Fraksi PKB, Rahmat Hidayat Djati, Selasa (8/10).

Menurutnya, Hak Interpelasi dilakukan dengan target duduk perkara kekeliruan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menjalankan roda pemerintahan provinsi yang bakal diungkap secara transparan.

Rahmat juga memastikan akan memberi penegasan bahwa mitra Pemprov Jabar yang secara sah secara konstitutional adalah dewan, bukan lembaga maupun tim di luar pemerintahan.

"Terkait tata kelola pemerintah daerah, prinsipnya itu. Tata kelola Pemda berdasarkan Undang-Undang yakni Pemerintah Daerah, bersama DPRD, kan gitu. Setahun berjalan ini, kita merasa banyak hal prinsipal yang belum dilakukan," ujarnya.

Rahmat menegaskan, internal Fraksi PKB DPRD Jawa Barat solid mendukung rencana interpelasi sebagai bentuk tanggung jawab sosial setelah memenangkan Ridwan Kamil di Pilgub Jabar 2018.

"Iya, solid. Salah satu alasan kami setuju itu karena sebagai partai pengusung kita punya tanggungjawab moral dan politik untuk memastikan Gubernur betul-betul menjalankan tugas pokok dan fungsinya,” tegasnya.

Sementara itu, anggota DPRD Jabar dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Abdul Hadi Wijaya meminta Ridwan Kamil jangan menganggap langkah interpelasi dewan merupakan bentuk kondisi friksi atau konflik lembaga legislatif dengan gubernur.

"Interpelasi itu kan sesuatu yang biasa - biasa saja, bukan sesuatu yang harus dibuat momok atau menggambarkan ketidakakuran atau hal destruktif. Interpelasi itu hak bertanya, kita mau nanya duduk perkara dan tolong jelaskan," tuturnya.

Ia mengatakan, interpelasi diperlukan dengan tujuan meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis.

"Ini hal biasa dalam berdemokrasi, nggak perlu ada tanggapan heboh, terus bukan menunjukan dewan menghalau atau sedang merusak Pak Gubernur dan sebagainya," ujar dia.

Abdul menilai, perjalanan satu tahun roda Pemprov Jabar di bawah kepemimpinan Ridwan Kamil terlalu dominan pada tataran sosialisasi kinerja pencitraan.

"Jadi, kita melihat ada beberapa hal yang harus disamakan persepsinya. Dalam setahun ini masih terlalu banyak diretorika dan publikasi dibandingkan kerja yang esensi," ujarnya.

Ia menilai Ridwan Kamil terlalu nyaman dengan pola pencitraan melalui pemberitaan dan media sosial. Hal ini berdampak pada wibawa pembangunan Jawa Barat mengalami penurunan.

Selain itu, Ridwan Kamil dinilai mempunyai pola komunikasi yang tidak bagus dan menciptakan situasi tidak harmonis dengan DPRD

"Dalam beberapa hal yang mendasar, Jawa Barat ini mundur, contoh yang sisa periode sebelumnya belum dikerjakan di Kesra, di perekonomian. Komunikasi, jadi komunikasi antara kami di dewan dan gubernur itu bisa enak, sekarang semacam ada hambatan," katanya.

Pola tersebut, menurut Hadi, menciptakan harmonisasi pemerintah provinsi dengan DPRD yang seharusnya bersinergi, terkendala dengan ego pencitraan.

"Ini terlalu sering, akhirnya ada ketidaknyamanan, komunikasi antara gubernur dengan mitra kerjanya yang secara konstitutional sudah ditunjuk yaitu DPRD. Dan Gubernur lebih conderung ke media tanpa menginformasikan dulu kepada dewan. Banyak contohnya, yang paling segar diingatan ketika wacana pemindahan pusat pemerintahan, beliau menyampaikan tanpa forum resmi seperti paripurna, tiba - tiba digelindingkan dan akhirnya heboh," tandasnya. (nie/*)

 

 

 

 

 

Tags:

Berita Terkait

Related News