Nasdem Persilakan Dewan Interpelasi Ridwan Kamil

BANDUNG,- Partai Nasional Demokrat (NasDem) menegaskan Hak Interpelasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat layak dilayangkan kepada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

Selain untuk mempertanyakan tata kelola pemerintahan dan dugaan proyek-proyek siluman, interpelasi diperlukan untuk mengungkap kejanggalan eksistensi Tim Akselarasi Pembangunan (TAP).

Ketua Fraksi NasDem DPRD Jawa Barat Tia Fitriani menjelaskan, pihaknya sebagai partai pengusung pertama saat Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Barat 2018, bertanggungjawab terhadap dengan permasalahan antara Pemda dengan DPRD.

Terlebih, lanjut Tia, adanya keberadaan TAP yang dikabarkan bermanuver memangkas hak dan kewajiban Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Saya dengar, makanya harus dijelaskan. Kita tidak mengharamkan interpelasi. Kalau (TAP) itu sampai mengganggu institusi di Jawa Barat ini, kami bertanya,” ujar Tia di Bandung Jawa Barat, Senin 14 Oktober 2019.

Tia menilai, progres Pemerintah Provinsi Jawa Barat di masa kepemimpinan Ridwan Kamil, menciptakan sekat yang memperuncing masalah.

"Keberadaan TAP ini tak ada konsultasi dengan DPRD. Harusnya melibatkan kita, unsur-unsurnya dari kita. Faktanya, TAP ini ada tiga bagan, semakin liar lah ini,” ujarnya.

Tia mengibaratkan, kondusifitas Gubernur dengan DPRD Jawa Barat ini seperti suami istri. Dengan kehadiran TAP yang dinilai seenaknya bertindak menciptakan kegaduhan, sudah seharusnya dibahas bersama.

“DPRD dengan gubernur itu ibaratnya suami istri yang kurang komunikasi pasti terjadi hal yang tak diinginkan, kehadiran pihak ketiga. Nah kehadiran pihak ketiga ini kalau dikomunikasikan dulu kan tidak jadi masalah,” katanya.

Tia menambahkan, untuk menciptakan kondusifitas, pihaknya menawarkan untuk membuka ruang dialog antara Dewan dengan gubernur.

"Interpelasi itu memang hak DPRD, sebetulnya kami sebagai pengusung kalau memang itu sudah seharusnya, kami menawarkan dulu komunikasi dua arah langsung dengan gubernur, karena memang NasDem sebagai pengusung yang pertama totalitas memenangkan beliau,"katanya.

Terpisah, Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Abdul Hadi Wijaya menilai, perkembangan kelompok yang mengatasnamakan kepanjangan tangan gubernur yaitu Tim Akselarasi Jabar Juara (TAJJ) sama hal nya dengan TAP yang membatasi aparatur OPD di dinas - dinas.

"Tahun ini lahir yang namanya TAJJ, ini ‘mengganggu’ kedudukan para kepala dinas dan eselon II jadi tidak nyaman. Sementara dewan kan hanya berkomunikasi sesuai aturan dengan kepala dinas,” ujar Hadi.

Bahkan, manuver TAJJ ketika diverifikasi, dinilai kurang menunjukan integritas.

"Ketika TAJJ langsung mengatakan 'ini dari gubernur' dan kemudian kita tidak bisa mengonfirmasi. Kemudian kita lihat mereka juga bukan orang-orang yang mengenal baik mekanisme pemerintahan Jawa Barat. Akhirnya banyak terjadi kesalah fahaman di lapangan. Jadi masukan yang kita masukan di rapat - rapat resmi dewan, kok enggak terwujud dalam pelaksanaan kerja," tandasnya. (nie/*)

Tags:

Berita Terkait

Related News