Sanksi Bagi Penunggak BPJS Kesehatan Tidak Adil

BANDUNG,- BPJS Kesehatan tengah menggodok aturan yang akan memberikan sanksi administratif kepada peserta yang menunggak iuran. Sanksi tersebut berupa tidak mendapatkan layanan publik meliputi seperti Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Surat Izin Mengemudi (SIM), sertifikat tanah, paspor, dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).

Kebijakan penerapan sanksi administratif bagi penunggak iuran BPJS Kesehatan ini tidak bisa diterima akal sehat, karena dari aspek yuridis ada beberapa undang-undang dan peraturan pemerintah yang dilanggar, yaitu UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Ketua Asosiasi BPSK Jawa Barat Firman Turmantara Endipradja menyebutkan, selain undang-undang tersebut, bahkan konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik, juga dilanggar.

"Sedikitnya ada tujuh undang-undang yang dilanggar jika kejian tersebut dijalankan," kata Firman.

Firman yang juga Direktur LBH Konsumen Indonesia menerangkan, dari aspek filosofisi penerapan kebijakan ini dapat dianggap sebagai persoalan ketidakadilan, dikarenakan masih ada hal yang saling bertolak belakang. 

"Di satu sisi, adanya sanksi administratif yaitu tidak mendapat pelayanan publik dan kenaikan iuran. Disisi lain soal belum baiknya kualitas pelayanan BPJS. Persoalan ketidakadilan inilah yang masih menjadi masalah krusial BPJS saat ini," ucapnya.

Sementara dari aspek sosiologis, lanjut Firman, BPJS merupakan pilihan utama rakyat Indonesia dalam menjaga atau memelihara kesehatannya. Sedangkan dan dari aspek kepastian hukum, dapat dilihat dari belum adanya kejelasan layanan seperti penyakit dan obat apa saja yang sebenarnya ditanggung oleh BPJS. 

"Tidak ada aturan pasti dari BPJS yang menjelaskan itu, sedangkan Undang-Undang Konsumen itu dengan jelas mengatur bahwa dalam perlindungan konsumen harus ada kepastian hukum," tegasnya.

Penerapan kebijakan ini, kata Firman, seolah-olah ada unsur paksaan untuk jadi peserta BPJS. Padahal kalo seseorang memutuskan tidak ikut  keanggotaan BPJS, itu adalah hak asasi tetapi kenapa harus dipersulit mengurus STNK, SIM dan lain lain.

Dia menekankan, Indonesia menganut sistem hukum khierarki, oleh karenanya sanksi dalam PP Nomor 86 Tahun 2013, kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang akan diatur dalam Peraturan Presiden serta Inpres yang akan dibentuk itu, telah melanggar peraturan yang lebih tinggi bahkan melanggar konstitusi.

"Kebijakan penerapan sanksi terkait pelayanan publik ini dilakukan agar BPJS Kesehatan tidak mengalami defisit hingga 2021, yang menurut Sri Mulyani, tahun ini BPJS Kesehatan defisit Rp 32,8 triliun," sebutnya.

Namun pemerintah perlu mengkaji penerapan kebijakan ini dan juga rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan sebesar 100 persen. Sebab, kenaikan yang drastis akan berdampak secara sosial dan ekonomi, serta dapat menimbulkan gejolak baru di masyarakat.

"Pengenaan sanksi terhadap penunggak iuran BPJS Kesehatan sah-sah saja, tapi dalam penentuan kebijakan tersebut seharusnya pemerintah dan BPJS mencari cara yang lebih mendidik, inovatif, manusiawi dan tidak  melanggar undang-undang," pungkasnya. (pan/*)

Tags:

Berita Terkait

Related News