Subsidi Uang Muka KPR Diduga Jadi Bancakan Oknum Developer Dan Bank

KARAWANG,- Kredit Perumahan Rakyat (KPR) yang disubsidi oleh pemerintah bertujuan untuk memudahkan masyarakat berpenghasilan rendah dalam memiliki hunian. Salah satu item subsidi dari pemerintah untuk KPR adalah berupa SBUM (Subsidi Bantuan Uang Muka), yang diberikan setelah akad kredit dengan pihak developer dan bank.

Namun faktanya, SBUM yang merupakan hak penerima manfaat KPR disinyalir banyak disalahgunakan dan menjadi bancakan oknum pengembang dan bank. 

Sebut saja NR, yang saat ini menjadi salah satu penerima KPR di Perum Citra Karawang Megah milik anggota DPRD Karawang Dedi Indrasetiawan, yang berlokasi di Desa Lemahmulya, Kecamatan Majalaya, mengaku tidak pernah menerima SBUM yang merupakan haknya.

"Saya sudah bayar uang DP sebesar Rp 8 juta, dan jika ditotal dengan biaya lain-lain habis Rp 10 juta hingga akad kredit. Namun hingga saat ini SBUM yang merupakan hak saya tidak kunjung saya terima," ucap NR, kepada Portajabar.net, Senin (14/10).

NR mengakui, beberapa waktu yang lalu masuk sms banking sebesar Rp 4 juta ke rekening Bank BTN miliknya, namun tidak lama kemudian uang tersebut hilang di rekeningnya tanpa izin dirinya.

"Pernah ada masuk 4 juta ke rekening Bank BTN saya. Tanpa sepengetahuan saya uang 4 juta tersebut malah raib. Saya meyakini uang 4 juta m itu adalah SBUM yang merupakan hak saya," ujarnya.

NR menerangkan, hingga saat ini dirinya tidak tahu apakah uang SBUM miliknya akan dikembalikan kembali karena hingga saat ini tidak ada pemberitahuan dari pengembang maupun Bank BTN.

Sementara itu, Manajer Keuangan CKM Endro mengatakan, bahwa seluruh konsumennya yang telah akad kredit mendapat penjelasan darinya terkait biaya dan SBUM. "Kita sudah kasih tahu secara detail kepada konsumen mengenai SBUM dan biaya lain," ujar Endro.

Endro menerangkan, pihaknya hanya menerapkan uang muka 1 persen yaitu Rp 1,3 juta dari jumlah harga jual Rp 130 juta. Sementara sisa uang muka ditutup oleh SBUM sebesar Rp 4 juta untuk mengikuti ketentuan pemerintah mengenai uang muka rumah subsidi sebesar 5 persen.

Endro menerangkan, uang muka sebesar Rp 1,3 juta diawal ditambah biaya proses KPR Rp 1,7 juta, biaya PBB Rp 250 ribu, biaya notaris Rp 1 juta dan booking fee Rp 500 ribu. Sehingga jumlah uang yang harus dibayar dimuka sejumlah Rp 4. 750.000 diluar SBUM.

"Uang muka 1,3 juta. Jadi 4,7 juta dibayar konsumen diluar SBUM. SBUM sendiri terpisah sebesar 4 juta dan dikirim lewat rekening pribadi konsumen," jelasnya.

Namun ketika dikejar pertanyaan mengenai raibnya uang Rp 4 juta direkening konsumen, Endro memilih berlepas tangan dan menyudutkan pihak bank.

"Yang tahu keluar masuk uang itu pihak bank. Kita bukan lepas tangan. Uang hilang itu urusan bank," ucapnya.

Perlu diketahui dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 48 / PRT/ M/ 2015 Tentang Skema Selisih Angsuran Kredit/ Pembiayaan Pemilikan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Dengan Menggunkan Pendapatan Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Dana Pembiyaan Perumahan disebutkan bahwa pemerintah memberikan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sebesar Rp4 juta  bagi KPR sejahtera Tapak. Sementara bagi KPR Sejahtera Susun sebesar Rp7 juta. (uya/*)

Tags:

Berita Terkait

Related News