Penyedia Jasa Klining Service Keluhkan Kenaikan Premi BPJS

BANDUNG,- Rencana pemerintah untuk menaikkan premi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dikeluhkan sejumlah pelaku usaha, salah satunya penyedia jasa klining service.

Hal ini dikhawatirkan akan menaikkan biaya operasional yang harus ditanggung perusahaan sekaligus sanksi yang ditanggung jika iuran tersebut tidak dipenuhi.

Apalagi, bila kenaikan premi BPJS mencapai 100% lantaran klining servis itu usaha padat karya

"Kami pelaku usaha di bidang kebersihan ini harus menyediakan biaya tambahan yang signifikan jika rencana pemerintah tersebut direalisasikan, tentunya ini sangat merugikan," kata Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Klining Servis Indonesia (Apklindo) Mamat Sidiq disela kegiatan Munas Apklindo, di Bandung, Kamis (17/10).

Ia memaparkan, biaya operasional usaha klining servis 70%-nya dikeluarkan untuk menggaji pegawai. Jika kenaikkan premi BPJS Kesehatan diberlakukan, beban tersebut akan meningkat sehingga memberatkan pihaknya.

"Tenaga kerja ambil share cukup besar, 70%. Artinya kalau kenaikkan (premi) BPJS, akan sangat memberatkan," katanya.

Selain itu, pihaknya pun mengeluhkan adanya sanksi untuk peserta BPJS Kesehatan yang tidak membayar. Terlebih, penalti ini berdampak ke berbagai aspek seperti penolakan pinjaman.

"Sekarang kami ditekan oleh iklim usaha dampak situasi global. Sekarang kami diperberat lagi oleh rencana ini," katanya.

Pihaknya berharap pemerintah mengkaji ulang rencana tersebut. Setidaknya, kenaikan ini jangan diberlakukan dalam waktu yang dekat.

Sebab, pihaknya tidak mungkin meminta kenaikkan nilai kontrak kepada mitra usahanya.

"Apalagi penagihan kita ke klien, apakah pemerintah/BUMN, rata-rata 2-3 bulan kemudian baru dibayar. Artinya kalau premi harus dibayar penuh, kita harus nombok," katanya.

Di tempat yang sama, Ketua DPP Apklindo Jawa Barat Cecilia Fransisca mengatakan, akan banyak jutaan tenaga kerja yang terdampak apabila kenaikan tersebut diberlakukan.

Sebagai contoh, menurutnya di Jawa Barat tercatat 100 ribu tenaga klining servis yang bergabung bersamanya.

"Secara nasional, ada sekitar tiga juta tenaga kerja klining servis," katanya.

Dalam setiap bulan, pihaknya harus mengalokasikan pembayaran BPJS Kesehatan sebesar Rp200-300 per orang, termasuk dengan keluarga pegawai.

"Artinya kalau naik 100%, kita sangat merasakan bebannya," tandasnya. (nie/*)

Tags:

Berita Terkait

Related News