Sebelum Naikkan Iuran BPJS, Pemerintah Diminta Lakukan Survei

BANDUNG,- Iuran BPJS Kesehatan akan mengalami peningkatan yang cukup signifikan, sehingga dinilai memberatkan masyarakat terutama bagi yang kurang mampu.

Seperti diketahui, kenaikan iuran BPJS kesehatan akan berlaku mulai 1 Januari 2020. Untuk kelas I dari Rp 80.000 menjadi Rp 160.000, kelas II dari Rp 51.000 menjadi Rp 110.000, dan kelas III dari Rp 25.500 menjadi Rp 42.000.

Melihat perkembangan tersebut, Ketua DPD FSP LEM SPSI Jawa Barat Muhamad Sidarta menyebutkan, kenaikan iuran BPJS ini hanya ingin menyelesaikan masalah dari pangkalnya. Seharusnya, kata dia, pemerintah mengkaji terlebih dahulu jumlah peserta yang ikut, dari peserta mandiri, dijamin pemerintah dan  perusahaan.

"Kenaikan iuran ini kan didasari karena BPJS selalu nunggak bayar ke rumah sakit," katanya.

Pemerintah seharusnya melakukan pendataan yang lebih mendalam, karena selama ini yang bermasalah peserta BPJS mandiri, serta data penerima bantuan dari pemerintah.

"Kalau peserta yang dijamin perusahaan kan setiap gajihan secara otomatis dipotong," ucapnya.

Karena sejauh ini tidak ada data yang valid, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, terkait jumlah peserta, khususnya yang pribadi dan bantuan pemerintah.

"Harusnya pemerintah buka data, survei dulu, masalahnya dimana sampai BPJS selalu nunggak," terangnya. (pan/*)

Tags:

Berita Terkait

Related News