Jelang Pilkada 2020, Bawaslu Jabar Ingatkan Petahana Tak Gunakan APBD

BANDUNG,- Jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di 8 kota/kabupaten, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Barat mengingatkan calon kepala daerah petahana tidak menggunakan APBD untuk modal politik

Ketua Bawaslu Jawa Barat Abdullah Dahlan juga mengimbau agar jangan sampai ada politiasasi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan birokrasi saat Pilkada serentak tahun depan.

"Rentan sekali. Terutama petahana yang memiliki sumber daya daerah sebagai modal politik," kata Abdullah di Hotel El- Royale Jalan Merdeka Bandung, Kamis (7/11).

Ia mengatakan, yang umum terjadi jelang pilkada adanya rotasi atau mutasi bernuansa politik untuk pemenangan.

"Dalam aturan undang-undang enam bulan sebelum pilkada tidak diperbolehkan ada rotasi atau mutasi," ujarnya.

Abdullah juga mengimbau seluruh partai politik dan peserta untuk mengikuti kaidah aturan hukum pilkada serentak 2020 agar pelaksanaannya berjalan dengan aman dan lancar.

"Misalnya di pencalonan itu akan ada kerawanan yang muncul, potensi transaksional dalam aspek kandidat atau jual beli suara. Ini potensial muncul, istilah uang tiket, uang perahu segala macam," katanya.

Lebih lanjut Abdullah mengatakan pihaknya juga mengambil pelajaran dari kasus-kasus yang melibatkan ASN saat Pemilu 2019, yakni mencermati gangguan netralitas ASN saat pemilu.

Dia mengatakan hal ini menjadi salah satu prioritas Bawaslu dengan memfokuskan sisi pengawasan terhadap pejabat daerah yang maju dalam pilkada.

"Jangan sampai birokrasi dipakai sebagai mesin politik pemenangan. Selain itu, program-program pemerintah dan APBD jangan sampai jadi alat pemenangan," tandasnya. (nie/*)

 

Tags:

Berita Terkait

Related News