Dugaan Intervensi Proyek Pemerintah, Jaksa Nakal TP4D Kejari Karawang Dilaporkan Ke Kejagung

KARAWANG,- Pancajihadi Al Panji Sekjen LSM KOMPAK Reformasi mendatangi gedung Kejaksaan Agung (Kejagung) Republik Indonesia. Adapun kedatangannya tersebut untuk menyampaikan tiga  laporan tertulis terkait kasus jaksa nakal Kejari Karawang.

Ketiga laporan tertulis tersebut diantaranya ditujukan ke Jaksa Agung, Jaksa Agung Muda Intelijen dan Jaksa Agung Muda Pengawasan.

Laporan tertulis bernomorkan 282/LSMKR-LP/XI/2019 yang isinya mengenai dugaan adanya intervensi Jaksa nakal yang tergabung di TP4D Karawang sehingga berakibat gagalnya proyek pembangunan gedung maternitas RSUD Karawamg (APBD 1).

"Memang belakangan ini santer pemberitaan media adanya kegagalan proyek tersebut. Para pengamat cenderung menyalahkan pihak RSUD yang gagal meralisasikan kontrak dengan pemenang tender tersebut,"ungkap Pancajihadi Al Panji, Senin (11/11).

Diungkapkan Panji, pihak RSUD sempat menyatakan kegagalan diakibatkan dari perencanaan yang kurang matang, yang kemudian berakibat pada keterbatasan waktu. Sehingga pekerjaan itu tidak terlaksana.

"Para pengamat dan pihak RSUD sah-sah saja berargumentasi seperti itu. Tapi, kami justru berpendapat lain, bahwa gagalnya proyek tersebut ini karena ada kepentingan rekanan yang lain yang meminta oknum Jaksa nakal TP4D untuk mengintervensi mengalihkan pemenangnya," timpalnya.

Kata Panji, dirinya meyakini dalam hal ini adanya dugaan intervensi, dan hal tersebut berdasarkan hasil investigasi dirinya berdasar pada pengakuan yang off the record dari pihak RSUD maupun rekanan yang dimenangkan Pemda.

"Atas dasar investigasi yang kami lakukan, dan ditambah lagi rekaman yang dipegang para awak media dari hasil wawancara mereka. Selain itu, keterangan-keterangan ini menjadi bukti lampiran pelaporan kami," jelasnya.

Keyakinan Panji adanya jaksa nakal TP4D yang bermain, dikuatkan ketika jumpa pers di Kejari Karawang yang membantah adanya intervensi.

"Nah, yang kami herankan pada waktu jumpa pers bahwa pihak PT. Global Trijaya (pemenang tender) akan mensomasi media melalui kuasa hukumnya, tapi sampai detik ini, somasi yang dijanjikan tidak dilakukan. Bahkan pihak Kejari Karawang sampai saat ini tidak melakukan pelaporan kepada pihak kepolisian terkait pemberitaan yang katanya telah memfitnah institusi kejaksaan," paparnya.

Ditambahkan Panji, hal itu menjadi

pertanyan besar bagi dirinya, mengapa somasi dan pelaporan kepada media yang membongkar adanya intervensi oleh oknum jaksa tidak dilakukan juga.

"Makanya kami meminta pihak Kejagung untuk menyelidiki kasus ini, apakah benar ada intervensi atau memang ada faktor lain," ucapnya.

Selain itu Panji meminta supaya Kejagung memanggil pihak Pokja Pengadaan Barang dan Jasa, RSUD, Rekanan, Kejari Karawang dan pihak-pihak lain untuk lebih membuat terang benderang kasus ini.

Panji berpendapat seharusnya penegak hukum itu memastikan proyek yang dibiayai uang rakyat itu berjalan sebagai mana mestinya.

"Kita maklum juga RSUD banyak proyek APBD-nya yang tidak bersih-bersih amat, maka wajar tidak ada ketegasan bila ada intervensi dari penegak hukum, terlebih penegak hukum bidang korupsi," imbuhnya.

Diungkapkan Panji, dari tarik menarik kepentingan hal tersebut sudah pasti terjadi. Namun, jika hal itu terjadi inilah akan timbul keterlambatan, padahal pengerjaan proyek harus segera dilakukan.

"Disini kami menyayangkan bukan hanya hilangnya bangunan fasilitas ibu hamil saja, tapi kepercayaan dari pihak provinsi," ucapnya.

Terakhir, Panji sangat berharap pihak Kejagung yang dipimpin Jaksa Agung yang baru dilantik dapat bertindak cepat untuk menyelidiki kasus ini. (uya/*)

Tags:

Berita Terkait

Related News