Ujang Kosasih: Pemkab Belum Siap Bahas RAPBD 2020

KUNINGAN,- Pembahasan mengenai Rencana Anggaran Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2020 dinilai belum siap oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD.

Pada hari Rabu (13/11) kemarin, belasan anggota Banggar menggelar rapat. Namun, menurut eksekutif drafting RAPBD 2020 masih perlu penyempurnaan, dan  rapat itu digelar draft tersebut belum ada.

Wakil Ketua DPRD, Ujang Kosasih merasa heran dan kecewa, karena kebetulan dirinya memimpin rapat.

"Kami sudah siap untuk membahas RAPBD, tapi ternyata draft RAPBDnya belum siap sampai saat ini. Jadi sebenarnya siapa yang tidak tepat waktu ? Pemda dalam menyampaikan RAPBD atau dewan dalam membahas. Kalau menurut saya, Pemda lah yang terlambat dalam menyampaikan," kata Ujang, Kamis (14/11)

Oleh karena itu, pihaknya meminta agar bupati dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk segera menyampaikannya agar bisa membahas RAPBD yang sebenarnya.

Rapat digelar, dijelaskan Ujang, Banggar baru membahas RAPBD sesuai dengan nota pengantar yang disampaikan Bupati. Namun, isinya masih banyak nomenklatur anggaran yang belum mempunyai pagu secara definitif dan masih ada nomenklatur yang belum masuk.

"Pemda sedang menyempurnakan itu, sehingga kami meminta agar Pemda harus segera mungkin untuk menyampaikan supaya Banggar punya keleluat waktu dalam membahas. Kalau kondisinya seperti ini, jika suatu ketika nanti ada keterlambatan dalam penetapan APBD 2020, Pemda yang harus siap bertanggungjawab,' jelasnya.

Politisi asal PKB itu, menegaskan sejak awal target pembahasan RAPBD, direncanakan selesai pada 29 November. Tapi Pemda sampai saat ini, terlambat dalam menyempurnakan drafting sehingga Banggar mengalam kendala dalam pembahasan.

"Aturannya kan penetapan APBD itu sebulan sebelumnya. Kalau lewat dari tempo tersebut akan dikenakan sanksi. Nah, apabila sanksinya harus diterima oleh Pemda, karena terlambat, padahal kami sudah siap untuk membahasnya," tegasnya.

Ketidakpuasan atas drafting yang dimaksud, Ujang mencontohkan seperti, Dana Alokasi Khusus (DAK) yang ada disetiap SKPD itu belum muncul. Sementara, setelah dibuka di website Kemenkeu itu sudah ada. Selain itu, landasan hukum dalam penentuan nomenklatur anggaranpun masih belum jelas.

"Semisalnya dana hibah, itu kan harus jelas landasan hukumnya. Apakah perbup (peraturan Bupati) atau SK (Surat Ketetapan) bupati. Bantuan dana dari pemerintah provinsi atau pusat pun harus jelas pula landasan hukumnya. Peraturan Menteri Keuangan (PMK)nya ada engga. Pokoknya kekuatan yuridis formalnya," pungkasnya. (om)

Tags:

Berita Terkait

Related News