Anggota DPRD Purwakarta Diduga Terima Gratifikasi Dari Perusahaan Jasa Keamanan

PURWAKARTA,- Viralnya informasi di media sosial facebook mengenai AS anggota DPRD purwakarta yang menerima gratifikasi berupa uang fee sebesar Rp 24 juta bersama mantan Kepala Desa yang tak lain adalah istri dari AS yang menerima uang koordinasi sebesar Rp 25 juta dari perusahaan jasa keamanan/security PT Campaka Pribumi Mandiri (PT. CPM) menjadi sorotan banyak pihak.

Pasalnya selain tidak merasa bersalah telah menerima gratifikasi, AS tanpa merasa memiliki dosa malah meledek dengan anggapan bahwa pelanggaran hukum tersebut dianggap sebagai kampanye gratis.

Ketua Komunitas Masyarakat Purwakarta (KMP), Zainal Abidin menyayangkan sikap AS yang merasa tidak berdosa atas dugaan penerimaan sejumlah uang yang diduga masuk kategori gratifikasi.

"Anggota DPRD dari Fraksi Golkar di media sosial facebook tersebut malah seakan meledek dengan angapan bahwa dugaan pelanggaran hukum malah dianggapnya kampanye gratis," ujar Zainal, Kamis (14/11).

Karena itu, Zainal menegaskan untuk menghindari isu tersebut maka sebaiknya dugaan gratifikasi ini ditangani kejaksaan, dan harus dikawal oleh masyarakat sehingga terpenuhi rasa keadilan.

"Masyarakat tinggal menilai, pantas atau tidak punya wakil rakyat seperti ini,"  ujarnya.

Masih kata Zaenal, aliran dana yang di berikan PT CPM ke AS menjadi ranah kejaksaan untuk mempertanyakan peruntukan dana tersebut.

"Bahwa jelas fee sebesar Rpm24 juta itu melanggar aturan gratifikasi yang diatur oleh undang-undang tindak pidana korupsi nomor 31 tahun 1999. Maksimal uang fee untuk anggota dewan itu tidak lebih Rp 900.000 lebih daripada itu masuknya suap menyuap," tandasnya. (Uya)

Tags:

Berita Terkait

Related News