Komisi IV DPRD Jabar Tinjau Proyek Galian Tanah Gunung Sembung Purwakarta

PURWAKARTA,- Menurut Surat Ketetapan Kementrian Keuangan Per tanggal 21 Agustus 2000 menyatakan Proyek Kereta Cepat boleh melintas di asset milik pemerintah.

Namun masalahnya, ada oknum masyarakat yang mengklaim pemilik asset Gunung Sembung yang dilalui jalur kereta cepat dan meminta uang kompensasi sebesar Rp. 13 Millyar serta sudah diterima oleh oknum tersebut.

"Terkait hal itu, kami Komisi IV DPRD Jabar melakukan peninjauan langsung ke lapangan untuk mendapatkan data-data penguat agar Pemerintah Provinsi Jawa Barat bisa melakukan gugatan secara hukum serta segera membuat sertifikasi aset Gunung Sembung di Kabupaten Purwakarta," kata Anggota Komisi IV DPRD Jabar Hasbullah Rahmad, Selasa (12/11).

Hasbullah mengatakan, hal ini merupakan pengalaman pahit bagi pemerintah, karena aset Pemerintah Prov Jabar bisa diklaim oleh pihak lain.

Seperti diketahui, Gunung Sembung merupakan aset negara yang diserahkan Kementerian Keuangan kepada Pemprov Jabar.

"Kedepannya DPRD Jabar khususnya Komisi IV mendukung tindak lanjut dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk melakukan langkah-langkah lanjutan. Diantaranya menyiapkan laporan Ke Polda Jabar, mengurus sertifikat ke BPN dan melayangkan gugatan ke Pengadilan. (adv)

 

Tags:

Berita Terkait

Related News