KPAI : Vonis Rendah Untuk Kepsek Cabul Lecehkan Keadilan

SOPPENG- Ketua Umum Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Arist Merdeka Sirait kecewa dan  marah atas vonis 5 tahun penjara dengan denda Rp.100 juta, subsider 2 bulan kurungan yang diputuskan Pengadilan Negeri Watan Soppeng Sulawesi Selatan, terhadap seorang Kepala Sekolah (Kepsek) SDN Soppeng berinisial HMD (52) yang telah terbukti  melakukan kejahatan seksual terhadap 14 siswinya secara terus-menerus merupakan satu keputusan yang sangat mengecewakan dan melecehkan keadilan.

Kata Arist, selain melecehkan harkat dan martabat para korban, putusan atas perkara kejahatan seksual tersebut merupakan bentuk gagal pahamnya majelis hakim terhadap pelaksanaan dari ketentuan UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang penerapan Perpu Nomor  01 tahun 2016 tentang perubahan kedua UU RI  Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang menyatakan bahwa perbuatan dan tindakan  kejahatan seksual terhdap anak merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime).

"Karena adanya vonis rendah ini, sangatlah patut jika saya mempertanyakan ada apa sesungguhnya yang terjadi dibalik keputusan itu," ujar Arist, Selasa (19/11)

Karena itu untuk memastikan dan mengetahui pertimbangan dan dasar hukum majelis hakim memvonis 5 tahun penjara terhadap Kepsek SDN Soppeng, Arist segera menurunkan tim investigasi. "Saya akan meminta Tim Investigasi dan Advokasi Hukum KPAI untuk segera mempelajari dan mengkaji pertimbangan dan dasar hukum dari vonis ringan tersebut," ujarnya.

"Vonis ringan majelis hakim atas perkara kejahatan seksual berulang dan terencana yang dilakukan HMD terhadap 14 siswinya adalah putusan hukum yang merendahkan martabat kemanusiaan dan melecehkan nilai-nilai hak asasi manusia," tambahnya.

Arist menjelaskan bahwa majelis hakim memvonis HMD 5 tahun pidana penjara hanyalah untuk satu perkara. Sementara HMD sesungguhnya memiliki empat berkas perkara. "Berkas perkara nya sendiri ada 4, karena beda waktu kejadian," ujarnya.

HMD sendiri kata Arist, oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dikenakan pasal 76 E UU RI  Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU  Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak junto pasal 82 (1);  (2), (4), (5) dan (6) UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 23 tahun 2003 tentang perlindungan anak. (Uya)

Tags:

Berita Terkait

Related News