Bidan Dan Dokter PTT Karawang Tidak Miliki Kepastian Hukum, Pemerintah Dinilai Tidak Serius

KARAWANG - Sekumpulan bidan dan dokter berlabel Pegawai Tidak Tetap (PTT) kabupaten Karawang yang tergabung dalam Forrum Bidan dan Dokter (FORBIDOK) Kabupaten Karawang, kembali beraudiensi dengan Komisi I DPRD Karawang serta Kepala BKSDM Karawang, Asep Aang Rahmatullah. Kamis, (14/11).

Menurut keterangan Ketua umum Pengurus FORBIDOK Karawang, dr Oma Sutisna, mengatakan, terdapat beberapa hal persoalan serius yang menjadi issue utama perjuangan FORBIDOK Karawang. Misalkan apa yang menjadi hak normatif, seperti tunjangan gaji. Perbub No. 9 Tahun 2014, mengatur beberapa hal. Di antaranya soal honor ke 13 yang diterima oleh bidan dan dokter PTT kabupaten Karawang. 

"Sejak Juli 2019 yang lalu, telah diungkap, kalau sejak Perbub tersebut disyahkan belum pernah sama sekali direalisasikan oleh pemerintahan kabupaten Karawang, Melalui Dinas Kesehatan Karawang. Miris bukan?! Regulasi yang dibuat justru sama sekali tidak dilaksanakan, alias ditabrak, tak jelas apa penyebabnya," Ucapnya, pada portaljabar.net, Kamis (21/11).

Lanjutnya, sejak momentum deklarasi dan diskusi publik pada 9 Juli 2019 tempo hari, telah mendapatkan persetujuan untuk segera direalisasikan pada awal bulan November 2019 ini. Namun, hingga rilis ini ditulis, harapan tersebut jauh panggang dari api. 

"Semestinya, DPRD Karawangpun yang memahami anggaran daerah sesegera memastikan, dan menurut kami saatnyalah keberpihakan harus ditunjukkan. Hal tersebut harus diberikan. Karena hak yang telah 
diatur melalui regulasi yang ada," terangnya.

Berikutnya, kami mensinyallir, tidak adanya ruang koordinasi menyeluruh tentang evaluasi, dan keberadaan jumlah pegawai daerah yang dipekerjakan oleh pemerintahan daerah kabupaten Karawang. Mulai dari DPRD, Dinas Kesehatan, Pemda melalui BKPSDM-nya. Sebut saja, data base bidan dan dokter berlabel PTT, pada bulan Juli 2019 yang lalu, sempat diakui oleh BKPSDM sama sekali tidak mengenal dan memilki data base keberadaan pegawainya. Utamanya bidan dan dokter berlabel PTT.

"Hal ini menyangkut jumlah by name dan by addres-nya. 139 bidan PTT, dan 34 dokter PTT, sama sekali tidak pernah disinggung akan kepastian kerjanya. Seperti apa masa kerjanya saat ini, hak normatif yang diterima, dan apalagi jika kaitannya dengan rekuritmen CPNS yang berjalan setiap tahunnya. Yang berbanding lurus dengan angka PNS (di Indonesia rata-rata 100 ribu orang setiap tahunnya) yang memasuki masa pensiun setiap tahunnya. Serta kebutuhan ANJAB dan ABK-nya. Un publishing! Tiadanya keterbukaan informasi publik selama ini," pungkasnya. (wins)

Tags:

Berita Terkait

Related News