Pelayanan HAM Dinilai Belum Maksimal

BANDUNG, - Sekitar 40 persen Kota dan Kabupaten di Indonesia belum memenuhi dan memberikan pelayanan berbasis HAM (Hak Asasi Manusia). Hal tersebut di ungkap Dirjen HAM Kemenkumham, Mualimin Abdi.

Sebut dia, Setiap tahunnya Kementrian Hukum dan HAM, melakukan penilaian kepada seluruh kota dan kabupaten yang berjumlah 514. Dari keseluruhan tersebut, sekitar 60 persen yang memenuhi kualifikasi HAM.

Dalam penilaian tersebut, terang dia, terdapat sejumlah indikator yang harus dipenuhi dalam pelayanan pemerintah daerah, seperti hak anak, perempuan, difabel, lingkungan dan lain sebagainya.

"Target kami setiap kota dan kabupaten di Indonesia, peduli akan Hak Asasi Manusia. Karena pelayanan bupati dan wali kota dalam penyelenggaran pemerintahan, untuk pemenuhan HAM yang melingkupi berbagai aspek kehidupan," tuturnya.

Lebih jauh, dalam menjamin terpenuhinya HAM bagi masyarakat, di setiap UPT kemenkumham dan kantor imigrasi, akan disediakan posko pengaduan HAM.

"Nantinya bagi masyarakat yang merasa hak asasinya dilanggar maka dapat mengadukan ke posko tersebut," ujarnya.

Pada kesempatan yang sama,  Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat, Liberti Sitinjak mengatakan bahwa hingga saat ini, sekitar 40 laporan pengaduan terkait HAM yang diterima oleh pihaknya.

"Cukup banyak laporan yang kami terima, dan dipastikan kami tanggapi dan respon. Karena itu, fungsi berbangsa dan bernegara," katanya.

Oleh karena itu, pihaknya terus berupaya melakukan edukasi terkait pemenuhan HAM kepada berbagai pihak, termasuk di setiap kantor unit Kemenkumham. Terutama pelayanan bagi disabilitas, ruang ibu menyusui dan lain sebagainya.

"Edukasi ini terus kita upayakan, sehingga pemenuhan HAM dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat," tandasnya. (pan)

Tags:

Berita Terkait

Related News