PDI Perjuangan Jabar Dorong Legislatif Selesaikan Konflik Warga Tamansari

BANDUNG,- DPD PDI Perjuangan berharap legislatif dan Wali Kota Bandung segera menyelesaikan konflik penggusuran di Tamansari, yang menuai konflik antara warga dan aparat penegak hukum, Minggu (15/12).

Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jawa Barat, Ketut Sustiawan meminta stakeholder Kota Bandung membuka secara gamblang status tanah tersebut. Pasalnya, kata dia, tanah yang kini menjadi isu hangat tersebut masih sengketa kepemilikannya.

“Apalagi status tanah belum clear, apakah milik pemkot, tanah negara, bahkan ada warga yang mengaku memiliki sertifikat tanah?,” kata Ketut saat dikonfirmasi.

Jika tanah itu memang untuk pembangunan, kata dia, tidak mesti dengan menggunakan cara pemaksaan. Tetapi, lanjut dia, pihak-pihak terkait harusnya mengedapankan proses musyawarah.

“Saya akan meminta anggota fraksi PDI Perjuangan DPRD kota Bandung untuk menyikapi dan menginvestigasi permasalah tersebut khususnya kekerasan aparat terhadap warga,” ujar Ketut.

Terlebih, ia menegaskan, kalau pembanguan itu memang untuk warga Tamansari, prosesnya harus jelas sehingga tidak ada yang dirugikan. Apalagi, sambungnya, pembangunan itu memang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan warga setempat.

“Jika pembangunan rumah deret diperuntukan untuk warga Tamansari, tentu tidak boleh ada warga yang dirugikan. Pembangunan haruslah dapat meningkatkan kesejahtraan bagi warga Tamansari,” tandas Ketut.

Terkait hal tersebut, anggota DPRD Kota Bandung Folmer Silalahi menyambangi lokasi penggusuran di kawasan Tamansari Kota Bandung, Minggu (15/12).

Folmer mengatakan penggusuran bukan hal yang baru di Indonesia. Itu hadir karena adanya konflik antara negara dan atau korporasi dengan masyarakat. Dalam banyak literatur sejarah politik, seperti Indonesia. “The Rise of Capital (1986) besutan Richard Robison, ketika negara dan atau korporasi berkonflik dengan masyarakat,” katanya.

"Penggusuran ini tak hanya menghasilkan ekses seperti trauma psikologis, bayangan kemiskinan dan pelanggaran HAM berat, juga menjadi catatan dari cara penggusuran yang dilakukan Satpol PP Kota Bandung semacam ini," ujar dia.

Menurutnya, dalam rapat pansus dengan DPRD Kota Bandung, Pemkot sudah tidak akan melakukan penggusuran selama belum ada kesepakatan dengan warga.

"Rencananya hari ini (Senin, 16 Desember,- red) DPRD Kota Bandung akan memanggil pihak terkait,”ungkapnya.

Sebelumnya Kamis (12/12), personel Satpol PP menertibkan sejumlah rumah di kawasan RW 11, Tamansari, Kota Bandung, Jawa Barat. Selain Satpol PP, penertiban itu dikawal oleh ribuan personel dari kepolisian dan TNI.

Puluhan warga Tamansari Bandung, menjadikan masjid di lingkungannya sebagai lokasi pengungsian, selain jadi tempat tinggal sementara warga yang digusur sejumlah barang milik warga juga dititipkan di sekitar masjid.

Sejumlah barang milik warga yang tempat tinggalnya digusur memenuhi halaman masjid, warga memilih bertahan di pengungsian meski sebelumnya telah mendapat tawaran rumah singgah dari Pemkot Bandung. (nie/*)

Tags:

Berita Terkait

Related News