OJK: Masyarakat Diminta Berhati-hati Pada Pinjaman Online Ilegal

CIREBON,- Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Cirebon sepanjang 2019,  menerima dan menyelesaikan pengaduan melalui surat sebanyak 80 pengaduan, serta melayani walk in customer sebanyak 516 orang.

Pada tahun 2019 ini juga OJK Cirebon telah melakukan edukasi dan literasi keuangan sebanyak 81 (delapan puluh satu) kali dengan cakupan peserta edukasi sejumlah 5.324 orang.

"Masalah yang banyak diadukan terkait penundaan pelunasan, konsumen yang tidak diberikan salinan perjanjian kredit dan tidak adanya klausul yang jelas pada perjanjian kredit/pembiayaan terkait pelunasan dipercepat, "kata Muhamad Lutfi, Kepala Otoritas Jasa Keuangan Cirebon, Senin (30/12)

Terkait hal ini, Ia meminta para Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) berpedoman pada SE OJK nomor 13/SEOJK.07/2014 terkait perjanjian baku yang menyatakan bahwa perjanjian baku dilarang menyatakan konsumen tunduk pada peraturan baru, tambahan, atau lanjutan yang dibuat secara sepihak.

"PUJK senantiasa memeberikan salinan perjanjian tersebut karena sesuai Pasal 26 POJK nomor 1/POJK.07/2013 terkait perlindungan konsumen, tertuang bahwa PUJK wajib memberikan tanda bukti kepemilikan produk atau layanan kepada konsumen sesuai pada waktunya sesuai dengan perjanjian dengan konsumen, "jelasnya.

Saat ini, lanjut Lutfi terdapat 144 perusahaan terdatar di OJK dan dihimbau agar masyarakat tidak melakukan peminjaman melalui pinjaman online ilegal karena dapat berpotensi kepada ancaman teror.

"Masyarakat kami minta tidak melakukan Pinjaman Online ilegal, karena pinjol ilegal mengambil seluruh kontak telepon dan menggunakannya untuk penagihan yang tidak bertanggung jawab, "katanya.

Selain itu, 2019 merupakan tahun kedua OJK menyelenggarakan pelayanan permintaan informasi debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).

"Tahun ini, pelayanan SLIK mencapai 7.582 layanan permintaan atau meningkat sekitar 168,96% dibanding tahun sebelumnya, "katanya.

Selain pada perlindungan konsumen sektor jasa keuangan, OJK juga berperan aktif pada Satuan Tugas Waspada Investasi.

"Sepanjang tahun 2019, Satgas Waspada Investasi secara nasional telah menghentikan 444 entitas ilegal dan 1.898 pelaku pinjaman online ilegal," tuturnya.

Ia juga menghimbau kepada masyarakat yang bermaksud memanfaatkan pinjaman online agar untuk berhati-hati dan mengecek perusahaan pinjaman online di www.ojk.go.id atau kontak OJK 157/ whatsapp 081-157-157-157).

"selain mengecek perusahaan pinjaman online, masyarakat juga saat meminjam sesuai  dengan kemampuan, Lunasi cicilan tepat waktu, Hindari gali lubang tutup lubang, dan Ketahui denda dan bunga sebelum meminjam," tandasnya.(abr)

 

 

Tags:

Berita Terkait

Related News